[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dca8b3e7-e071-4074-960b-7aa24a213195","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-10-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan-perda
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Tahun 2015 No.8/ TLD No. 222
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan\r\nPresiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang\r\nPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,\r\nbahwa jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan\r\ndan non perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh)\r\nhari kerja, dan sesuai ketentuan Pasal 2 angka 1 huruf\r\ne1, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8\r\nTahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis\r\nDaerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor\r\nPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo,\r\nterdapat perubahan nomenklatur dari Kantor\r\nPenanaman Modal dan Kantor Pelayanan Perizinan\r\nTerpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan\r\nPelayanan Perizinan \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 \r\n;\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 \r\n;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 \r\n;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002\r\n;\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang\r\nPenanaman Modal ;\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;\r\n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 \r\n;\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ;\r\n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 \r\n; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 \r\n;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010\r\n;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ;Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012\r\n;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4\r\nTahun 2008 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014\r\n; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9\r\nTahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5\r\nTahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8\r\nTahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13\r\nTahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6\r\nTahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4\r\nTahun 2014 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Perda Kab Sukoharjo No 4 Tahun 2014 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 211)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan. Perubahan tersebut meliputi definisi-definisi dalam Pasal 1, persyaratan pengajuan izin dalam Pasal 6, jangka waktu penyelesaian izin dalam Pasal 8 yang ditetapkan paling lama 7 hari kerja, kewenangan pemberian izin yang didelegasikan kepada Kepala BPMPP dalam Pasal 10, dan kewajiban BPMPP selaku pemberi izin dalam Pasal 11. Selain itu, peraturan ini juga menghapus Pasal 15, 16, dan 17, mengubah masa berlaku izin dalam Pasal 19, mengubah ketentuan mengenai perubahan izin dalam Pasal 20, mengubah ketentuan pencabutan izin dalam Pasal 21, mengubah ketentuan pengawasan dalam Pasal 25, dan mengubah ketentuan pidana dalam Pasal 29. Terakhir, peraturan ini mengubah ketentuan mengenai izin yang sudah dikeluarkan sebelum peraturan ini berlaku dalam Pasal 30.","transitional_provisions","1. Izin yang sudah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang sesuai ketentuan dalam izin.\n2. Pada saat daftar ulang sebagimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyerahkan Izin Gangguan asli kepada BPMPP untuk selanjutnya diterbitkan izin sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap orang yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Sukoharjo No. 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136175/perda-kab-sukoharjo-no-6-tahun-2018","ceab9e51-9502-4383-ac89-43ca32327058","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107],{"_96":108,"_98":109},"Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 8 OF 2015
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 4 OF 2014 ON NUISANCE PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n \n \n that based on the provisions of Article 15 of the
Presidential Regulation Number 97 of 2014 on
Implementation of Integrated One-Stop Service,
that the period for completing licensing services
and non-licensing is set for a maximum of 7 (seven)
working days, and according to the provisions of Article 2 number 1 letter
el, Regional Regulation of Sukoharjo Regency Number 8
Year 2014 concerning the Third Amendment to the Regulation\n

that in connection with letter a, Regional Regulation\nof Sukoharjo Regency Number 4 of 2014 concerning\nNuisance Permit needs to be amended;

that based on the considerations as
referred to in

Considering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dca8b3e7-e071-4074-960b-7aa24a213195","actionData","errors"]