[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dca6ad7e-8db8-465e-a1d9-f2ccb7177c68","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-02-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Penyelenggaraan Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perhubungan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan,\r\nkeselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan\r\norang dan barang serta mendukung pertumbuhan\r\nekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai\r\ntujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan\r\nperhubungan yang terencana, terprogram dan\r\nterkoneksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah;\r\nb. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf O Undang-\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah Urusan Pemerintahan bidang perhubungan\r\nmerupakan urusan wajib dan untuk melaksanakan\r\npenyelenggaraan urusan yang merupakan\r\nkewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu\r\ndiatur lebih lanjut dalam peraturan daerah;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor\r\n8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan\r\ndi Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi\r\ndengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,\r\noleh karena itu perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Perhubungan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah, arah kebijakan dan tataran transportasi wilayah, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penyelenggaraan perkeretaapian, pengendalian daerah lingkungan kepentingan bandar udara, pemanfaatan barang milik daerah untuk kegiatan di bidang perhubungan, sistem informatika, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2020. \n 107 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perhubungan di Provinsi Jawa Tengah. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan orang dan barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem transportasi yang efektif, efisien, aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, serta menegakkan hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan.\n\nKetentuan substansial mencakup kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam:\n\n- Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.\n- Pengelolaan terminal penumpang tipe B.\n- Penerbitan izin usaha angkutan laut dan jasa terkait.\n- Penetapan rencana induk pelabuhan pengumpan regional.\n- Penerbitan izin usaha, pembangunan, dan operasi prasarana perkeretaapian umum.\n- Pengendalian daerah lingkungan kepentingan bandar udara.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai tataran transportasi wilayah, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (termasuk perlengkapan jalan, pengelolaan terminal, fasilitas parkir, manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan, angkutan orang dan barang), pelayaran (termasuk angkutan laut, kegiatan jasa terkait, kepelabuhanan, angkutan sungai dan danau, serta penyeberangan), penyelenggaraan perkeretaapian, pemanfaatan barang milik daerah, sistem informasi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1), Pasal 102, Pasal 117 ayat (2), Pasal 129 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 141 ayat (2), Pasal 152, Pasal 156 ayat (1), Pasal 162, Pasal 164 ayat (1) serta Pasal 166 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Prov. Jawa Tengah No. 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/321980/perda-prov-jawa-tengah-no-4-tahun-2025","8a338183-5d8e-4c42-8291-d5595c830d59","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
ORGANIZATION OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Considering:

that in order to realize the security, safety, orderliness and smoothness of the movement of people and goods and support economic growth and regional development to achieve the goal of people's welfare, it is necessary to organize transportation that is planned, programmed and connected in the Central Java Province;
that based on Attachment II letter O of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Government Affairs in the field of transportation are mandatory affairs and to carry out the organization of affairs which are the authority of the Central Java Provincial Government, it needs to be further regulated in regional regulations;
that Central Java Province Regional Regulation Number 8 of 2013 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dca6ad7e-8db8-465e-a1d9-f2ccb7177c68","actionData","errors"]