[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc9e27c0-fcf0-4d92-8028-d57df2d980e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut Dan Penyeberangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004","number","1","year","2004","published_date","2004-01-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Retribusi Perizinan Perhubungan Laut Dan Penyeberangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2004/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Perhubungan Laut Dan Penyeberangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi di Kabupaten Jepara maka diperlukan itensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah; bahwa Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan merupakan salah satu kewenangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan Perizinan Perhubungan Laut dan Penyceberangan serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 1999; Keputsan Menteri Perhubungan Nomor KM. 11 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 56 Tahun 2002; Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 1990; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum \r\nBab II \tNama, Subjek, Objek, Dan Wajib Retribusi Daerah\r\nBab III \tGolongan Retribusi\r\nBab IV \tKetentuan Izin Dan Jangka Waktu Berlakunya Perizinan\r\nBab V \tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa\r\nBab VI \tPrinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif\r\nBab VII \tStruktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah\r\nBab VIII \tSaat Retribusi Daerah Terhutang\r\nBab IX \tMasa Retribusi Daerah\r\nBab X \tWilayah Pemungutan\r\nBab XI \tTata Cara Pemungutan\r\nBab XII \tTata Cara Pembayaran\r\nBab XIII \tSanksi Admini Strasi\r\nBab XIV \tTata Cara Penagihan\r\nBab XV \tPengurangan, Keringanan Dan Pembebasan\r\nRetribusi Daerah\r\nBab XVI \tKadaluwarsa\r\nBab XVII \tPelaksanaan Pengawasan\r\nBab XVIII\tKetentuan Pidana\r\nBab XIX\tPenyidikan\r\nBab XX\tKetentuan Peralihan\r\nBab XXI\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2004. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 mengatur tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, mengingat perizinan perhubungan laut dan penyeberangan merupakan salah satu kewenangan daerah.

Peraturan ini mengatur berbagai jenis perizinan di bidang perhubungan laut dan penyeberangan yang wajib diperoleh dari Bupati Jepara. Perizinan tersebut meliputi:

Bidang Perhubungan Laut: Izin pengerukan, reklamasi, rekomendasi izin usaha kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, rekomendasi Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Pelayaran Rakyat (SIUPPER), izin pembangunan dan operasi pelabuhan khusus lokal, rekomendasi izin usaha penunjang angkutan laut (EMKL, PBM, JPT, perusahaan tally, depo peti kemas), penerbitan surat ukur dan pas tahunan kapal di bawah 7 GT.
Bidang Penyeberangan: Izin tempat penimbunan kayu, jaring terapung dan keramba di alur penyeberangan, izin usaha dan operasi angkutan penyeberangan lokal, serta izin kegiatan bongkar muat barang berbahaya di pelabuhan penyeberangan.

Setiap kegiatan atau usaha di bidang perhubungan laut dan penyeberangan wajib memperoleh izin dari Bupati. Bupati berhak menghentikan atau menutup usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin. Izin usaha berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap tahun. Tarif retribusi didasarkan pada jenis izin yang diberikan, dengan prinsip menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk biaya pendaftaran, administrasi, operasional, pembinaan, dan pengawasan. Struktur tarif retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah. Pendaftaran ulang dikenakan retribusi sebesar 50% dari tarif awal.

","transitional_provisions","1. Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 1 OF 2004
CONCERNING
RETRIBUTION FOR MARITIME TRANSPORT AND CROSSING LICENSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JEPARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to increase Regional Revenue to support the implementation of autonomy in Jepara Regency, it is necessary to intensify and extensify sources of Regional Revenue;
that Maritime Transport and Crossing Licensing is one of the authorities of the Region;
that based on the considerations in letters a and b, then for the implementation of Maritime Transport and Crossing Licensing and the collection of Retribution, it needs to be stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 21 of 1992 concerning shipping (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc9e27c0-fcf0-4d92-8028-d57df2d980e5","actionData","errors"]