[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc8aff59-7ef3-46ad-93b5-a5509fe3fe2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-10-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah","place_of_enactment","Barabai","theme","Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebijakan pemerintah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/No.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai tengah
ABSTRAK:	\n \n setiap penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang meninggal dunia, pengurusan jenazahnya memerlukan biaya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta ikut meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang meninggal dunia, sehingga dipandang perlu diberikan Santunan Kematian. Berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang emberian santunan kematian bagi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang meliputi : ketentuan umum, maksud dan tujuan, santunan kematian, syarat penerima santunan kematian, besaran santunan kematian, prosedur dan tata cara pengajuan santunan kematian, penyerahan santunan kematian, pengecualian, dan ketentuan lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2016. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian santunan kematian bagi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meringankan beban keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dalam pengurusan jenazah. Tujuan pemberian santunan kematian adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang meninggal dunia, meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal, dan untuk tertib administrasi data kematian di daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Setiap warga yang terdaftar sebagai penduduk secara sah berhak mendapatkan santunan kematian.
Besaran santunan kematian adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang yang meninggal dunia.
Pembiayaan bersumber dari pos bantuan sosial yang tidak direncanakan pada APBD.
Ahli waris atau badan yang mengurus pemakaman dapat mengajukan permohonan santunan ke Dinas setelah memenuhi persyaratan seperti KTP/KK almarhum/almarhumah dan pemohon, KKM, dan surat keterangan kematian.
Permohonan diajukan paling lambat 15 hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
Santunan tidak berlaku bagi warga yang meninggal karena bunuh diri, hukuman mati, tindak kejahatan, atau penggunaan narkotika.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH
REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI TENGAH REGENCY
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
PROVISION OF DEATH BENEFITS FOR RESIDENTS
IN HULU SUNGAI TENGAH REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH,

Considering:

that every resident of Hulu Sungai Tengah Regency who dies requires funds for the management of their remains;
that in order to improve the welfare of the community and to help alleviate the burden borne by the families of residents of Hulu Sungai Tengah Regency who die, it is deemed necessary to provide Death Benefits;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Hulu Sungai Tengah Regency concerning the Provision of Death Benefits for residents in Hulu Sungai Tengah Regency.

In View of:

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Law Number 3 Emergency. Year 1953 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc8aff59-7ef3-46ad-93b5-a5509fe3fe2c","actionData","errors"]