[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc7e010b-cf6a-4d1f-8cef-909db7d73893","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-02-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamasa","place_of_enactment","Mamasa","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan hukum - penyelenggaraan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2023 (2): 13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.16 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018 \n Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi :hak dan kewajiban; tata cara pemberian Bantuan Hukum; penyaluran dana Bantuan Hukum; pelaporan;larangan; pengawasan; dan pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk mewujudkan hak warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan menjamin pemanfaatan bantuan hukum secara merata oleh masyarakat miskin. Pemerintah Daerah menyelenggarakan bantuan hukum melalui Bagian Hukum, yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat perundang-undangan. Bantuan hukum meliputi masalah hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Bentuk litigasi meliputi pendampingan/kuasa di penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Bentuk non-litigasi meliputi penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum. Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen, pelayanan, penyuluhan, menerima anggaran, mengeluarkan pendapat di sidang, mendapatkan informasi, dan jaminan perlindungan hukum. Mereka berkewajiban melaporkan program, penggunaan APBD, menyelenggarakan pendidikan/pelatihan, menjaga kerahasiaan, dan memberikan bantuan hukum sampai selesai. Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sampai selesai dan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum, serta berkewajiban menyampaikan informasi yang benar dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah penyelesaian perkara pada setiap tahapan proses beracara, dengan melampirkan bukti pendukung. Penyaluran dana bantuan hukum non-litigasi dilakukan setelah menyelesaikan minimal empat kegiatan dalam satu paket kegiatan non-litigasi. Bupati melakukan verifikasi dokumen penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana bantuan hukum litigasi dan non litigasi.","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar larangan menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum atau pihak lain dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar larangan menerima pembayaran ganda dari APBN dan APBD Provinsi dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian pembayaran, pembatalan perjanjian, dan tidak diberikan anggaran pada tahun berikutnya.\n3. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar larangan mengundurkan diri tanpa menunjuk pengganti dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan perjanjian, penghentian pemberian anggaran, dan tidak diberikan anggaran pada tahun berikutnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MAMASA
THE PROVINCE OF WEST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF MAMASA REGENCY
NUMBER 2 OF 2023
ON
LEGAL AID ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAMASA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, it is necessary to establish a Regional Regulation on Legal Aid Organization.

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 11 of 2002 on the Establishment of Mamasa Regency and Palopo City in The Province of South Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 24, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4186);
Law Number 16 of 2011 on Legal Aid (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5248);
Law 23 of 2014 on Regional Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc7e010b-cf6a-4d1f-8cef-909db7d73893","actionData","errors"]