[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc71ceff-a4df-4d2a-ad39-aed5167de8ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008\r\nTENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-01-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008\r\nTENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi dan tata kerja dinas daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008\r\nTENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 \r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sebagaimana telah \r\ndiubah dengan peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah tersebut, dengan \r\npertimbangan teknis berdasarkan analisis satuan kerja sesuai dengan \r\nanalisis tugas dan fungsi, maka perlu dilakukan perubahan pada \r\nDinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Perindustrian, Perdagangan, \r\nKoperasi dan UKM, , Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dan \r\nDinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi.\r\nbahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 \r\ntentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam \r\nNegeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan \r\nOrganisasi Perangkat Daerah bahwa perubahan jumlah besaran \r\norganisasi dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah \r\nditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 \r\n(satu) Tahun ;\r\nbahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a \r\ndan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan \r\nKedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan \r\nUndang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang \r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; \r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok \r\nKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 \r\nNomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43\r\nTahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 \r\nNomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n3890);\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor \r\n59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;\r\nUndang-Undang Nomor 27 tahun 2009, tentang Majelis \r\nPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan \r\nPerwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5043);\r\nUndang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian \r\nUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah \r\nProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi \r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4741 );\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang \r\nPerubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4760);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang \r\nUrusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19 );\r\nPeraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan \r\ntata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun \r\n2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan \r\nDaerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran \r\nDaerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 12). \n Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2013. \n 19 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 12).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Paser, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010. Latar belakang perubahan ini adalah pertimbangan teknis berdasarkan analisis satuan kerja sesuai dengan analisis tugas dan fungsi, serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

\n\n

Perubahan organisasi meliputi pemisahan dan pembentukan dinas-dinas baru. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dipisah menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Sosial. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipisah menjadi Dinas Perindustrian dan Energi serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dipisah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi dipisah menjadi Dinas Kehutanan serta Dinas Pertambangan.

\n\n

Peraturan ini mengatur tugas, fungsi, dan susunan organisasi dari dinas-dinas yang mengalami perubahan. Setiap dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidangnya masing-masing berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dinas meliputi penyusunan perencanaan program, penetapan kebijakan, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, dan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. Susunan organisasi dinas terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat (dengan subbagian Perencanaan Program, Umum dan Kepegawaian, dan Keuangan), bidang-bidang yang relevan dengan tugas dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 1 OF 2013
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 21 OF 2008
CONCERNING ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF REGIONAL AGENCIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PASER,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Regional Regulation Number 21 of 2008
concerning the Organization and Work Procedures of Regional Agencies as it has been
amended by Regional Regulation Number 12 of 2010 concerning
the Organization and Work Procedures of the Regional Agency, with
technical considerations based on work unit analysis in accordance with
the analysis of duties and functions, it is necessary to make changes to the
Department of Manpower and Social Affairs, Department of Industry, Trade,
Cooperatives and SMEs, Department of Marine Affairs, Fisheries and Animal Husbandry and
Department of Forestry, Mining and Energy.
that in accordance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc71ceff-a4df-4d2a-ad39-aed5167de8ab","actionData","errors"]