Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002

Peraturan ini mencabut: 1. Segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 ini mengatur prosedur penyusunan produk hukum daerah. Latar belakangnya adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pembuatan produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan terarah dan terkoordinasi. Peraturan ini mengatur bentuk-bentuk Peraturan Daerah, yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan, dan Peraturan Daerah Pencabutan, serta Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah. Kepala Daerah berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD. Rancangan Peraturan Daerah dapat diprakarsai oleh Unit Kerja dan diajukan kepada Kepala Daerah. Dalam proses penyusunan, Rancangan Peraturan Daerah perlu dikonsultasikan dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro dan Kepala Unit Kerja lainnya yang terkait. Peraturan ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan melalui empat tahap. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah dan disebarluaskan kepada masyarakat.

(-)

(-)