[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc58ab3d-583e-4479-94c3-dae170031e57","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2025","number","10","year","2025","published_date","2025-04-10","effective_date","2025-04-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c2d5384-c3be-44dc-896b-dcfea5cccf8c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

listrik-esdm
2025
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 10, BN.2025 (259)/19hlm
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk\tmengurangi ketergantungan terhadap\r\nenergi fosil\tdan mencapai komitmen target pembangunan\tberkelanjutan, perlu melaksanakan\r\ntransisi energi berkeadilan melalui pemanfaatan energi\r\nbaru dan energi terbarukan menuju pengurangan emisi gas rumah kaca;\r\nb.\tbahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan transisi energi sektor ketenagalistrikan, perlu menetapkan peta jalan (road map) transisi energi sektor ketenagalistrikan yang mendukung pencapaian target net zero emission gas rumah kaca;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral\r\nNomor 9 Tahun 2024 \r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan transisi energi sektor ketenagalistrikan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2025. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Latar belakangnya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mencapai target pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi yang berkeadilan, dengan memanfaatkan energi baru dan energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Ketentuan Substansial:

Implementasi Transisi Energi: Transisi energi dilaksanakan melalui berbagai cara, termasuk cofiring biomassa di PLTU, pengurangan penggunaan bahan bakar minyak, retrofitting pembangkit fosil, pembatasan penambahan PLTU baru, akselerasi pengembangan energi terbarukan, produksi green hydrogen atau green ammonia, pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jaringan sistem tenaga listrik dan infrastruktur jaringan cerdas (smart grid).
Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU: Memperhatikan kriteria seperti kapasitas, usia pembangkit, utilisasi, emisi gas rumah kaca, nilai tambah ekonomi, serta ketersediaan dukungan pendanaan dan teknologi.
Kajian dan Evaluasi: PT PLN (Persero) melakukan kajian percepatan pengakhiran masa operasional PLTU berdasarkan penugasan Menteri. Menteri membentuk tim kerja gabungan untuk mengevaluasi kajian tersebut dan pelaksanaan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU.
Penetapan PLTU: Menteri menetapkan PLTU yang akan dilakukan percepatan pengakhiran masa operasional setelah mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan dan menteri BUMN.
Peta Jalan (Road Map): Transisi energi dilaksanakan sesuai dengan peta jalan yang dievaluasi secara berkala. Peta jalan mencakup proyeksi kapasitas pembangkit tenaga listrik hingga tahun 2060, dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca hingga nol bersih pada tahun 2060.

","transitional_provisions","1. Kajian oleh lembaga independen terkait Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dapat digunakan untuk penetapan PLTU yang dilakukan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU sepanjang:\n a. dilengkapi dengan hasil reviu oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; dan\n b. terdapat ketersediaan dukungan pendanaan.\n2. Penetapan PLTU yang dilakukan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.\n3. Penetapan PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai penugasan kepada PT PLN (Persero).","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2025
CONCERNING
NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION ROADMAP (ROAD MAP)
ENERGY TRANSITION IN THE ELECTRICITY SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to reduce dependence on fossil energy and achieve the commitment of sustainable development targets, it is necessary to carry out a just energy transition through the utilization of new energy and renewable energy towards greenhouse gas emissions control;
that to provide guidelines in the implementation of the energy transition in the electricity sector, it is necessary to stipulate a road map of the energy transition in the electricity sector that supports the achievement of net zero emission (NZE) greenhouse gas emissions targets;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc58ab3d-583e-4479-94c3-dae170031e57","actionData","errors"]