[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc5486e6-19ca-46b5-86b2-e6502993f9b3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan Perumahan dan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2013","number","13","year","2013","published_date","2013-11-27","effective_date","2013-12-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Penataan Perumahan dan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penataan-perumahan-permukiman
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan\r\nbatin, bertempat tinggal, dan mendapatkan\r\nlingkungan hidup yang baik dan sehat, yang\r\nmerupakan kebutuhan dasar manusia;\r\nb. bahwa Pem erintah Daerah memiliki kewenangan\r\npenataan perumahan dan permukiman yang\r\nberbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat,\r\nsehingga merupakan satu kesatuan fungsional\r\ndalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi,\r\ndan sosial budaya yang mampu menjamin\r\nkelestarian lingkungan hidup sejalan dengan\r\nsemangat demokrasi, otonomi daerah, dan\r\nketerbukaan dalam tatanan kehidupan\r\nbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;\r\nc. bahwa b ahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,\r\nmaka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPenataan Perumahan dan Permukiman. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10\r\nTahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1\r\nTahun 2013. \n Peraturan ini mengatur penataan kumpulan rumah sebagai\r\nbagian dari permukiman, baik perkotaan maupun\r\nperdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,\r\nsarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya\r\npemenuhan rumah yang layak huni serta bagian dari lingkungan hunian\r\nyang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan\r\nyang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas\r\numum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi\r\nlain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan meliputi :\r\na. Perencanaan;\r\nb. Lokasi Perumahan dan Permukiman;\r\nc. Penataan Perumahan;\r\nd. Penataan Permukiman;\r\ne. Peran Serta Masyarakat;\r\nf. Hak dan Kewajiban;\r\ng. Larangan;\r\nh. Monitoring dan Pengawasan;\r\ni. Sanksi;\r\nj. Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013. \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan perumahan dan permukiman di Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan yang layak huni dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan lokasi, dengan pembatasan pembangunan perumahan di wilayah konservasi tertentu. Pembangunan perumahan formal dilaksanakan di kawasan skala besar (Kasiba dan Lisiba), kawasan bukan skala besar (klaster non kasiba), dan kawasan khusus/tematik.

Peraturan ini juga mengatur tentang perencanaan perumahan, site plan, persyaratan kaveling, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), perencanaan teknis jalan, ketersediaan air bersih, alat pemadam kebakaran, pemakaman, penerangan jalan umum (PJU), dan izin pembangunan perumahan. Pengembang wajib menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, diatur pula mengenai pembangunan rumah susun, perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan pembangunan rumah mandiri. Pengembang perumahan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Penataan permukiman mencakup penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, penataan permukiman kumuh, serta pelaksanaan dan pengawasan penataan permukiman. Masyarakat dapat berperan serta dalam penataan perumahan dan permukiman.

Peraturan ini juga mengatur larangan-larangan bagi setiap orang atau badan dan pejabat terkait pembangunan perumahan dan permukiman.

","transitional_provisions","1. Penataan Perumahan dan Permukiman yang telah didirikan dan digunakan sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Bagi perumahan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum memiliki izin, diwajibkan memiliki izin dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Penyesuaian penataan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan perumahan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan pembangunan perumahan, pencabutan izin, atau perintah pembongkaran bangunan perumahan.\n2. Pelaku pembangunan perumahan dan permukiman yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai di bidang perumahan dan permukiman.\n3. Setiap Pejabat yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 13 OF 2013
CONCERNING
HOUSING AND SETTLEMENT DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGANYAR,

Considering:

That everyone has the right to live in physical and mental well-being, to reside, and to obtain a good and healthy environment, which are basic human needs;
that the Regional Government has the authority to manage housing and settlement development on a regional basis as well as community self-help, so that it constitutes a functional unit in the form of physical spatial planning, economic life, and socio-culture that is able to guarantee the sustainability of the environment in line with the spirit of democracy, regional autonomy, and transparency in the order of social, national, and state life;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Housing and Settlement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc5486e6-19ca-46b5-86b2-e6502993f9b3","actionData","errors"]