[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc4997c0-31aa-47cf-85ae-b9a2efe87250","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dan Penyeberangan Di Air","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2020","number","12","year","2020","published_date","2020-11-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dan Penyeberangan Di Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELABUHAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR-RETRIBUSI PELAYANAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2020/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dan Penyeberangan Di Air
ABSTRAK:	\n \n hingga saat ini belum terdapat pengaturan tarif retribusi penyeberangan kapal, perahu atau sejenisnya di Kabupaten Paser; UU No.28 Tahun 2009 Pasal 127 huruf h dan j tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) menggolongkan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyebrangan di Air sebagai jenis Retribusi Jasa Usaha, maka perlu \r\ndiatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air. \n UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.28 Tahun 2009; Perda No.10 Tahun 2004. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air, meliputi:\r\na. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau; dan \r\nb. Retribusi Pelayanan Penyeberangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020. \n Peraturan Daerah No.10 Tahun 2004 tentang Retribusi Dermaga Angkutan Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 15 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Dermaga Angkutan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2004 Nomor 10)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air di Kabupaten Paser. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mengatur tarif retribusi penyeberangan kapal yang belum ada sebelumnya.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan kepelabuhanan dan penyeberangan. Objek retribusi meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan dan penyeberangan.
Golongan Retribusi: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air digolongkan ke dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa: Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pengguna pelayanan, jangka waktu layanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi: Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dengan pengelolaan yang efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Ditetapkan untuk berbagai jenis pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau serta pelayanan penyeberangan di air, dengan rincian tarif yang berbeda-beda.
Saat Retribusi Terutang: Sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Wilayah Pemungutan Retribusi: Dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Peninjauan Kembali Tarif Retribusi: Dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pembayaran Retribusi: Dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
Pemanfaatan: Diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan.
Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
Kadaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
Pemeriksaan: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Pengawasan dan Penertiban: Dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
Ketentuan Penyidikan: Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASER
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 12 OF 2020
CONCERNING
RETRIBUTION FOR PORT SERVICES AND WATER CROSSINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASER,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 130, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5049), the Regional Regulation Number 10 of 2004 concerning River Transport Dock Retribution issued before the Law needs to be adjusted to the current conditions;
that until now there has been no regulation on ferry retribution rates for ships, boats or the like in Paser Regency;
that Article 127 letters h and j of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc4997c0-31aa-47cf-85ae-b9a2efe87250","actionData","errors"]