[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc447d7d-e7b8-43f2-aa41-06daf597e042","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009","number","7","year","2009","published_date","2009-08-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedagang kaki lima
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2009/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kegiatan\r\nekonomi merupakan perwujudan hak masyarakat dalam\r\nberusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;\r\nb. bahwa agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang\r\npertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan\r\ndan memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman dan\r\nnyaman, perlu melakukan penataan dan pemberdayaan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPenataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor\r\n5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002\r\ntentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 20 Seri C\r\nNomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun\r\n2005; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun\r\n2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun\r\n2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup peraturan daerah adalah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka\r\npenataan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL di luar lingkungan pasar\r\ndan terminal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2009. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), serta menjaga ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan lingkungan di Kabupaten Magelang. Kebijakan ini mengatur penataan dan pemberdayaan PKL di luar lingkungan pasar dan terminal.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan, memindahkan, dan menutup lokasi PKL, dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Waktu kegiatan usaha PKL dapat dilaksanakan pada pagi, siang, sore, malam hari, atau musiman, yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

\n\n

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Setiap PKL wajib memiliki izin usaha dari bupati, yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan dokumen seperti fotokopi KTP, surat izin dari pemilik lahan, dan surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk tidak melakukan kegiatan ilegal, menjaga kebersihan, dan mematuhi ketentuan lainnya. PKL memiliki kewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan tempat usaha, serta membayar retribusi yang sesuai. PKL juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha di lokasi yang diizinkan dan mendapatkan perlindungan hukum.

\n\n

Larangan:

PKL dilarang melakukan kegiatan usaha di luar lokasi dan waktu yang ditentukan, mendirikan bangunan permanen, menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal, menggunakan lahan melebihi izin, meninggalkan sarana di luar waktu kegiatan, melakukan kegiatan yang menimbulkan masalah lingkungan, merusak fasilitas umum, menjual barang ilegal, dan memindahtangankan izin.

\n\n

Pemberdayaan dan Pembinaan:

Bupati melakukan pemberdayaan dan pembinaan PKL melalui bimbingan manajemen usaha, pengembangan kemitraan, peningkatan permodalan, kualitas sarana, dan kualitas barang dagangan. Pemberdayaan ini diupayakan untuk mendukung sektor pariwisata daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan/atau Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis, pencabutan izin, dan/ atau pembongkaran sarana usaha PKL.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GOVERNMENT OF MAGELANG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2009
CONCERNING
STRUCTURING AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that street vendors as a form of economic activity are the embodiment of the community's right to strive to fulfill their life needs;
that in order for the existence of street vendors to be able to support regional economic growth while still realizing and maintaining a clean, beautiful, orderly, safe and comfortable environment, it is necessary to carry out structuring and empowerment;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Structuring and Empowerment of Street Vendors.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc447d7d-e7b8-43f2-aa41-06daf597e042","actionData","errors"]