[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc43cb73-83bc-4452-8433-20045f2383b7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","2014-08-30","effective_date","2014-09-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN AIR
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2014/NO.12, TLD NO.42
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan dalam\r\nPasal 15 Undang- Undang Nomor 7\r\nTahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka\r\nperlu dibentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPengelolaan Air Tanah.\r\n \n Dasar Hukum: 1Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;\r\n 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, \r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah \r\n12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah; 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. \r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2014. \n 51 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat, dengan pengelolaan yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n\r\n

Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air tanah di Wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) dan menunjuk Dinas PSDA, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai SKPD teknis. Wewenang ini meliputi penyusunan teknis pengelolaan, pengusulan penetapan CAT, penetapan peruntukan air tanah, penerbitan izin pengeboran, pemakaian, dan pengusahaan air tanah, evaluasi izin, penyelenggaraan sistem informasi air tanah, penyediaan informasi, penyampaian laporan, serta pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.

\r\n\r\n

Pengelolaan air tanah didasarkan pada Wilayah CAT dan meliputi inventarisasi, pendayagunaan, peruntukan pemanfaatan, konservasi, dan pengendalian daya rusak air tanah. Inventarisasi mencakup perizinan, volume produksi, obyek pajak, kelembagaan, kondisi sosial ekonomi, kondisi dan lingkungan air tanah, kebijakan, dan informasi lain. Pendayagunaan air tanah dilakukan untuk pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah secara berkelanjutan, dengan mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat.

\r\n\r\n

Prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah adalah air minum, kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat, irigasi, industri, pertambangan, usaha perkotaan, dan kepentingan lainnya. Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi amblesan tanah dengan mengendalikan pengambilan dan meningkatkan imbuhan air tanah.

\r\n\r\n

Pemakaian air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha, yang dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air. Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, atau bahan pembantu produksi. Pemakaian air tanah untuk kebutuhan pokok dan pertanian rakyat dapat diperoleh tanpa izin dengan batasan tertentu. Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah melalui izin pengusahaan air tanah.

\r\n\r\n

Perizinan meliputi izin pengeboran, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah, yang diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur. Pemegang izin memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, termasuk larangan-larangan tertentu.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.","sanctions","1. Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan peraturan ini.\r\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WAJO
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF WAJO REGENCY
NUMBER 12 OF 2014
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAJO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions in Article 15 of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Groundwater Management.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 1959, concerning the Establishment of Second Level Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);
Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc43cb73-83bc-4452-8433-20045f2383b7","actionData","errors"]