For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Also known as: Perda Kabupaten Batang 12/2008 · Perda Kabupaten Batang No. 12 Tahun 2008 · Perda Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2008

Status:
Active
Effective Date:31 Juli 2008Publication Date:12 Juni 2008
Pemerintahan Desa

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Status Desa menjadi Kelurahan
LocationPemerintah Kabupaten Batang
Effective Date31 Juli 2008
Publication Date12 Juni 2008
Place of EnactmentBatang

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur tentang perubahan status desa menjadi kelurahan. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan yang jelas dan objektif mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan, agar tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politis dan sosial kultural, tetapi juga pada potensi dan ekonomi masyarakat.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat luas wilayah, jumlah penduduk minimal 4.500 jiwa atau 900 KK, prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya masyarakat, dan peningkatan volume pelayanan.

Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan, yang meliputi usulan dari masyarakat, pembahasan oleh BPD dan Kepala Desa, pengajuan usul kepada Bupati melalui Camat, observasi oleh Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan oleh DPRD, evaluasi oleh Gubernur, dan penetapan oleh Bupati. Selain itu, diatur pula mengenai pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah, pengalihan administrasi, sarana dan prasarana pemerintahan, pembiayaan yang dibebankan pada APBD, serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

(-)

(-)