[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc3cb151-e385-40ec-b1f2-fbee7c0679dc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS ADAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-04-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai","place_of_enactment","Ruteng","theme","PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS ADAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

adat-sengketa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No. 01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS ADAT
ABSTRAK:	\n \n bahwa adat istiadat di Kabupaten Manggarai yang hidup, tumbuh dan berkembang memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan keberadaannya perlu dipertahankan sebagai bagian dari komitmen kebangsaan Bhineka\r\nTunggal Ika; bahwa konflik sosial merupakan salah satu bentuk kerawanan dalam masyarakat yang mengakibatkan terganggungnya stabilitas dan pembangunan; bahwa dalam rangka \r\n penyelesaian sengketa perlu mengutamakan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis\r\nAdat; \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Psal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2015; Perda Kab. Manggarai No. 7 Tahun 2016 \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas, Tujuan dan Objek; III. Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa; IV. Pelaporan dan Evaluasi; V. Koordinasi Penyelesaian Sengketa ; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Pembiayaan; VIII. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018. \n 12 halaman; 6 halaman penjelasan; 3 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat bertujuan untuk memperkuat kelembagaan adat dan memberikan panduan dalam penyelesaian sengketa, sehingga mewujudkan kedamaian dan ketenteraman dalam masyarakat. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan legitimasi terhadap tahapan serta hasil penyelesaian sengketa berbasis adat, mengingat banyaknya sengketa adat yang diselesaikan di pengadilan negeri.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Penyelesaian Sengketa dalam Gendang:**\n * Penerimaan pengaduan sengketa oleh Tu'a Adat.\n * Pelaksanaan *lonto leok* (forum musyawarah) untuk mencapai mufakat.\n * Hasil penyelesaian sengketa melalui *lonto leok* bersifat mengikat.\n * Jika *lonto leok* tidak mencapai mufakat, penyelesaian diserahkan kepada Camat untuk mediasi, dan jika mediasi gagal, diserahkan kepada Bupati.\n2. **Penyelesaian Sengketa Antar Gendang:**\n * Sengketa antar *gendang* dalam satu kecamatan dimediasi oleh Camat.\n * Sengketa antar *gendang* di lebih dari satu kecamatan dimediasi oleh Bupati.\n * Jika mediasi tidak mencapai mufakat, pihak bersengketa dapat menempuh upaya hukum lainnya.\n3. **Pelaporan dan Evaluasi:**\n * Kepala Desa/Lurah dan Camat wajib melaporkan dan merekapitulasi data sengketa.\n * Bupati melakukan analisis untuk penyusunan RKPD dan alokasi anggaran.\n4. **Koordinasi:**\n * Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan lembaga kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian.\n5. **Pembinaan dan Pengawasan:**\n * Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk peningkatan kapasitas Tu'a Adat dan kualitas sarana prasarana adat.\n6. **Pembiayaan:**\n * Penyelenggaraan penyelesaian sengketa dibebankan pada APBDes dan/atau APBD.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MANGGARAI
THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

COPY

REGIONAL REGULATION OF MANGGARAI REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
ON
CUSTOMARY-BASED DISPUTE RESOLUTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MANGGARAI,

\n\n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that the customs in Manggarai Regency that live, grow and develop have an important role as guidelines in carrying out social life and their existence needs to be maintained as part of the national commitment to Bhineka Tunggal Ika;
that social conflict is a form of vulnerability in society that results in disruption of stability and development;
that in order to resolve disputes, it is necessary to prioritize simple, fast and low-cost solutions;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter b and letter c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Customary-Based Dispute Resolution;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc3cb151-e385-40ec-b1f2-fbee7c0679dc","actionData","errors"]