[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc355453-b591-40fc-a262-3df316ea5230","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-08-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

REKLAME
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD No 6/2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Reklame
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melindungi dan menjamin keamanan bagi masyarakat, menjaga ketertiban dan estetika kota serta fungsi jalan, maka penyelenggaraan reklame perlu ditata kembali dan dikendalikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. \r\nbahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai lagi denganperaturan perundangundangan yangberlaku dan kebutuhan di masyarakat, maka perlu ditinjau kembali. \n - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. \r\n- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. \r\n- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana. \r\n- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. \r\n- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. \r\n- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. \r\n- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. \r\n- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. \r\n- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\n - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \r\n- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentangPerluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. \r\n- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentangPembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten KabupatenDaerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalamWilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. \r\n-Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentangJalan. \r\n- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. \r\n- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KotamadyaDaerah Tingkat II Semarang. \r\n- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. \r\n- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031. \r\n- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. \r\n- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan. \r\n- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan, dan Taman. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\n- Ketentuan Umum\r\n- Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup\r\n- Wewenang Dan Tanggung Jawab Serta Kewajiban Pemerintah Daerah\r\n- Perencanaan Dan Penataan Reklame\r\n- Perizinan Reklame\r\n- Hak, Kewajiban Dan Larangan\r\n- Kerjasama Dan Kemitraan\r\n- Pengawasan Dan Pengendalian\r\n- Penyelesaian Sengketa\r\n- Penyidikan\r\n- Ketentuan Pidana\r\n- Ketentuan Peralihan\r\n- Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017. \n 46 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 79).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame bertujuan untuk menata kembali penyelenggaraan reklame di Kota Semarang demi melindungi dan menjamin keamanan masyarakat, menjaga ketertiban dan estetika kota, serta fungsi jalan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah:** Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, perencanaan, perizinan, pemungutan pajak, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terkait reklame.\n2. **Perencanaan dan Penataan Reklame:** Peraturan ini mengatur perencanaan reklame yang meliputi survey, pendataan, penyusunan kriteria penetapan titik reklame, pemetaan, serta penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Reklame dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) Reklame. Penataan reklame diatur berdasarkan kriteria lokasi peruntukan, jenis dan bentuk, sifat, isi/materi, penempatan, dimensi, dan konstruksi.\n3. **Perizinan Reklame:** Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame, kecuali untuk beberapa jenis reklame yang dikecualikan. Proses perizinan melibatkan rekomendasi teknis dari berbagai pihak terkait, seperti pengelola jalan tol, kereta api, bandar udara, dan pelabuhan. Izin reklame terdiri dari izin permanen dan tidak permanen, dengan persyaratan dan tata cara yang berbeda.\n4. **Hak dan Kewajiban Penyelenggara Reklame:** Penyelenggara reklame berhak melaksanakan kegiatan sesuai izin yang dimiliki dan berkewajiban mematuhi persyaratan teknis, memelihara konstruksi, membongkar reklame setelah izin berakhir, serta menanggung segala kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan reklame. Penyelenggara juga dilarang mengubah elemen reklame tanpa izin, merusak fasilitas kota, atau memindahkan izin kepada pihak lain.\n5. **Peran Serta Masyarakat:** Masyarakat berhak menyampaikan informasi atau pengaduan terkait pelanggaran reklame dan berkewajiban menghormati kegiatan penyelenggaraan reklame yang berizin. Masyarakat juga dilarang menyelenggarakan reklame tanpa izin, mengubah elemen reklame tanpa izin, atau merusak reklame.","transitional_provisions","1. Bagi perusahaan jasa periklanan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Surat Keterangan Terdaftar.\n2. Bagi Penyelenggara Reklame yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin Penyelenggaraan Reklame.\n3. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Dalam hal sanksi administrasi telah dijatuhkan, namun Penyelenggara Reklame/anggota masyarakat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Jika Penyelenggara Reklame melakukan pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 6 OF 2017
CONCERNING
ADVERTISING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

Considering:

that to protect and ensure safety for the community, maintain order and aesthetics of the city and the function of the road, the implementation of advertising needs to be rearranged and controlled in accordance with the Semarang City Spatial Plan;
that Semarang City Regional Regulation Number 14 of 2012 concerning the Implementation of Advertising is no longer in accordance with the prevailing laws and regulations and the needs of the community, so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Semarang City Regional Regulation concerning Advertising.

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 16 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc355453-b591-40fc-a262-3df316ea5230","actionData","errors"]