[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc33dbba-5595-49c4-b1e0-859ac1c75219","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Malang Nomor 16 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Malang Nomor 16 Tahun 2025","number","16","year","2025","published_date","2025-10-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Malang","place_of_enactment","Malang","theme","TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan - DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 16
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau merupakan perwujudan keadilan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat dan kelompok rentan khususnya yang terdampak kebijakan cukai tembakau;\r\nb. bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau harus tepat sasaran kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Tembakau; \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762); \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nRUANG LINGKUP\r\nBAB III\r\nKRITERIA PENERIMA BANTUAN\r\nBAB IV\r\nBESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU\r\nBAB V\r\nPENDATAAN\r\nBAB VI\r\nVERIFIKASI DAN VALIDASI\r\nBAB VII\r\nPENYALURAN BANTUAN\r\nBAB VIII\r\nMONITORING DAN EVALUASI\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN LAIN-LAIN\r\nBAB X\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2025. \n mencabut Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 21).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini disusun sebagai perwujudan keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan cukai tembakau, khususnya kelompok rentan, serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 mengenai penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Secara substansial, peraturan ini mengatur tata cara penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT yang ditujukan bagi buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kriteria penerima mencakup buruh dengan jenis pekerjaan tertentu, seperti pelinting, pelabel, pengepak, hingga tenaga kebersihan, dengan syarat memiliki identitas kependudukan Daerah, bekerja di wilayah Malang Raya, serta berusia 18 hingga 65 tahun. Dalam satu Kartu Keluarga, penerima dibatasi maksimal dua orang.

Besaran bantuan ditetapkan antara Rp1.000.000,00 hingga Rp4.000.000,00 per penerima, yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan jumlah penerima, serta diberikan satu kali dalam setiap tahun anggaran. Mekanisme penyaluran melibatkan koordinasi antara Perangkat Daerah bidang sosial dan ketenagakerjaan untuk pendataan, verifikasi, dan validasi oleh Tim Teknis, hingga penyaluran melalui Bank Penyalur. Peraturan ini juga mengatur prosedur pengambilan bantuan bagi penerima yang sakit atau meninggal dunia melalui ahli waris, serta kewajiban monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait.

","transitional_provisions","1. Penetapan penerima BLT DBHCHT pada tahun Peraturan Walikota ini mulai berlaku, dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF MALANG REGULATION NUMBER 16 OF 2025
ON
PROCEDURES FOR THE DISTRIBUTION OF DIRECT CASH ASSISTANCE SOURCED FROM THE TOBACCO PRODUCT EXCISE REVENUE SHARING FUND

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MALANG,

Considering :

that the distribution of Direct Cash Assistance sourced from the Tobacco Product Excise Revenue Sharing Fund is a manifestation of social justice and partiality towards the community and vulnerable groups, especially those affected by tobacco excise policies;
that the distribution of Direct Cash

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc33dbba-5595-49c4-b1e0-859ac1c75219","actionData","errors"]