[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc3183aa-4a93-4665-8072-3279ce2809e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH\r\nNOMOR 1 TAHON 2016 TENTANG DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-01-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nganjuk","place_of_enactment","Nganjuk","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH\r\nNOMOR 1 TAHON 2016 TENTANG DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Nganjuk Tahun 2022 No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH\r\nNOMOR 1 TAHON 2016 TENTANG DESA
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kelancaran\r\npenyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan\r\nberhasil guna di Kabupaten Nganjuk, maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 perlu disesuaikan\r\ndengan kebutuhan hukum dan masyarakat;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016\r\ntentang Desa; \n Menimbang; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa; Pembangunan Daera h Tertinggal dan\r\nTransmiguasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten NgaI1juk Nomor 8 Tahun 2016 \n peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016\r\ntentang Desa; perubahan meliputi: Ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengubah pada lampirannya,\r\nsemula tertulis Kecamatan Kertosono Desa Yuwono diubah dan\r\ndiganti Kecamatan Kertosono Desa Juwono \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022. \n mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016\r\ntentang Desa; \n jumlah 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018. Perubahan tersebut mencakup:\n\n- Definisi istilah-istilah penting dalam peraturan desa, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Desa, Pemerintah Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, BUM Desa, dan lain-lain.\n- Perubahan nama desa pada lampiran.\n- Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.\n- Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.\n- Pembinaan penyelenggaraan kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah.\n- Struktur organisasi Pemerintah Desa yang menampung pelaksanaan fungsi kewenangan lokal skala Desa dan kewenangan asal usul Desa.\n- Mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa, termasuk penggunaan surat suara manual atau elektronik.\n- Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.\n- Persyaratan umum dan khusus bagi Perangkat Desa, termasuk kelengkapan persyaratan administrasi.\n- Proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pelantikan.\n- Pembentukan Tim Pengawas dan Sekretariat Tim Pengawas untuk memfasilitasi dan mengawasi proses pengangkatan Perangkat Desa.\n- Prioritas penggunaan Belanja Desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa.\n- Ketentuan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.\n- Pemberian tunjangan purna tugas kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.\n- Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis dalam Peraturan Bupati.","transitional_provisions","1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.\n2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.\n3. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan pertama yang ditetapkan saat berlakunya peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang membatasi pelaksanaan tugas Perangkat Desa sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun, dapat tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun berdasarkan penilaian kinerja perangkat Desa yang dievaluasi setiap tahun serta kemampuan keuangan Desa.\n4. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan penghasilan sebagai berikut:\n a) Penghasilan tetap;\n b) Tambahan tunjangan penghasilan yang berasal dari pengelolaan bengkok; dan\n c) Penerimaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.\n5. BPD yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.\n6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.\n7. Pasar Desa, Lumbung Desa, Wisata Desa, koperasi wanita, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam dan bentuk kegiatan usaha ekonomi lainnya yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau hasil program Pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa ditetapkan sebagai unit usaha dan dikelola oleh BUM Desa dan yang berada pada kawasan perdesaan dikelola oleh BUM Desa Bersama sepanjang tidak dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NGANJUK
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF NGANJUK REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2016 CONCERNING VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NGANJUK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to support the realization of the smooth implementation of village government in a useful and successful manner in Nganjuk Regency, the Regional Regulation of Nganjuk Regency Number 1 of 2016 concerning Villages as amended by Regional Regulation of Nganjuk Regency Number 9 of 2018 needs to be adapted to the legal needs and the community;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Second Amendment to Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Villages;

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc3183aa-4a93-4665-8072-3279ce2809e3","actionData","errors"]