[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc234470-7d7d-4c08-baf0-fec8bf77c752","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-12-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama","place_of_enactment","Rasieye","theme","Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2018 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan guna menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;\r\nb.\tbahwa untuk meningkatkan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien demi mewujudkan pelayanan yang prima serta mendukung peningkatan iklim usaha yang kondusif perlu penataan perizinan;\r\nc.\tbahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atas perizinan dan non perizinan yang pasti, perlu dibuat Peraturan Daerah mengenai perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, serta standar yang mengikat bagi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; \r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2009; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 76 Tahun 2007; Perpres No. 36 Tahun 2010; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/ 9/2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permenkes No. 028/Menkes/Per/I/2011; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/2009; dan Perda No. 7 Tahun 2016. \n Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Asas dan Ruang Lingkup; Fungsi Perizinan; Subjek dan Objek Perizinan; Pengelompokan Jenis Perizinan; Jenis, Penyelenggara Pelayanan Perizinan, Persyaratan Prosedur Perizinan dan Standar Pelayanan Perizinan; Peningkatan Kualitas dan Standar Prosedur; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Pengaduan dan Keberatan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018. \n - \n - \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan dan non-perizinan di Kabupaten Teluk Wondama, dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan yang terpadu, mudah, murah, terbuka, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif, dan partisipatif sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik. Sasaran dari peraturan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, mencegah korupsi, mendorong investasi, menghindari kesalahan prosedur, mensinkronkan perizinan antar sektor, mencapai kepuasan masyarakat, menghindari konflik hukum, dan mencapai kemudahan akses pelayanan perizinan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas pelayanan perizinan dan non-perizinan yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, kelestarian lingkungan, kesederhanaan dan kejelasan, kepastian waktu, kepastian hukum, keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat, serta profesionalitas.
Fungsi perizinan sebagai instrumen pemerintah, yuridis preventif, pengendalian, koordinasi, pengawasan publik, dan pendapatan asli daerah.
Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan hukum, dengan objek perizinan adalah kegiatan yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, masyarakat, potensi kerugian, bahaya, gangguan, ketertiban, serta berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.
Pengelompokan jenis perizinan meliputi izin hotel, restoran, hiburan, travel, reklame, dan lain-lain, serta non-perizinan seperti insentif daerah, pelayanan informasi dan layanan pengaduan, dan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.
Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan perizinan, koordinasi dengan instansi terkait, pengkajian kebijakan perizinan, perumusan persyaratan izin, pengelolaan informasi, pemeriksaan persyaratan, penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan, pengenaan sanksi administrasi, sosialisasi kebijakan, penyuluhan kepada masyarakat, pengelolaan pengaduan, dan survei lokasi.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku produk hukum Daerah yang mengatur perizinan dan non perizinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.\n2. Izin yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini berlaku masih tetap berlaku sampai dengan masa izin berakhir.","sanctions","Jenis sanksi administrasi terhadap subyek izin meliputi:\n\n1. penolakan izin;\n2. penundaan izin;\n3. pencabutan izin;\n4. Peringatan;\n5. Penutupan sementara usaha/kegiatan; dan\n6. Denda administrasi;","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TELUK WONDAMA
WEST PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TELUK WONDAMA REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
CONCERNING
LICENSING AND NON-LICENSING
AT THE INVESTMENT AND INTEGRATED ONE-STOP SERVICE OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TELUK WONDAMA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government is obliged to provide licensing and non-licensing services in order to guarantee a conducive investment climate, provide legal certainty, protect the public interest, and preserve the environment;
that in order to improve effective and efficient licensing and non-licensing in order to realize excellent service and support the improvement of a conducive business climate, it is necessary to structure licensing;
that based on the provisions of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and Presidential Regulation Number 97 of 2014 concerning the Implementation of One-Stop

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc234470-7d7d-4c08-baf0-fec8bf77c752","actionData","errors"]