[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc2142b7-62c4-4c5c-9195-56fb52f680d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-05-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara","place_of_enactment","Tanjung Selor","theme","Pertumbuhan Ekonomi Hijau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup – Ekonomi
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, JDIH Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pertumbuhan Ekonomi Hijau
ABSTRAK:	\n \n Perda ini dibentuk untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau melalui pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, yang mendorong kebijakan daerah untuk pembangunan berorientasi lingkungan. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.5 Tahun 1990; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.27 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.41 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.4 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.21 Tahun 2021; PP No.28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No.108 Tahun 2011; PP No.71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.57 Tahun 2016; PP No.46 Tahun 2017; PP No.22 Tahun 2021; PP No.23 Tahun 2021; Perpres No.82 Tahun 2014; Perpres No.98 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Utara, dengan ruang lingkup yang mencakup arah kebijakan, peluang, dan tantangan; pendekatan perencanaan; rencana pertumbuhan ekonomi hijau; keserasian peruntukan dan pemanfaatan ruang; implementasi dan penataan ekonomi hijau; strategi dan kebijakan; tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat; hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat; insentif dan disinsentif; larangan; pelaksanaan dan pembinaan; serta ketentuan pidana dan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023. \n Peraturan pelaksanaan dari Perda ini akan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan. Beberapa ketentuan dalam Perda ini juga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. \n 38 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Utara. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan yang diperkuat dengan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pelindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.

\n\n

Kebijakan ini mencakup arah kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan, dengan ekosistem yang sehat dan produktif, hemat sumber daya alam, serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Peraturan ini juga mengatur pendekatan perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis data yang sahih. Rencana pertumbuhan ekonomi hijau mencakup efisiensi tata guna lahan, peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan, peningkatan produktivitas dan diversifikasi, perbaikan rantai nilai, peningkatan konektivitas dan skala ekonomi, restorasi lahan dan hutan terdegradasi, insentif jasa lingkungan, dan pemanfaatan inovasi teknologi ramah lingkungan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur keserasian peruntukan dan pemanfaatan ruang, implementasi dan penataan pertumbuhan ekonomi hijau melalui penetapan dan pengembangan RTH, pemulihan ekosistem, pertanian berkelanjutan, pembangunan jaringan sistem pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penanganan wilayah rawan konflik agraria. Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi hijau, dengan hak, kewajiban, dan peran serta yang jelas. Insentif diberikan bagi yang berprestasi, sementara disinsentif dikenakan bagi yang melanggar. Pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 43 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 5 OF 2023
ABOUT
GREEN ECONOMIC GROWTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,

Considering:

that Green Economic Growth with the management of sustainable and continuous natural environment, needs to be strengthened by planning and utilization of natural resources, protection of environmental quality and/or function, control and preservation of natural resources, adaptation and mitigation to climate change that are mutually integrated;
that based on Presidential Regulation Number 98 of 2021 concerning the Implementation of carbon pricing For Achieving nationally determined contribution Targets And greenhouse gas emissions control In National Development, a Regional policy is needed to realize development that is oriented towards the environment;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc2142b7-62c4-4c5c-9195-56fb52f680d0","actionData","errors"]