[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc1bd961-7e0d-434c-9192-4b381238e95c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 30 Tahun 2013","number","30","year","2013","published_date","2013-12-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Izin Penyelenggaraan Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD.2013/NO.30
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:	\n \n bahwa pemasangan atau penyebaran reklame harus dikendalikan agar keberadaannya memiliki nilai positif sesuai dengan penataan ruang, pengelolaan\r\nlingkungan, norma yang hidup dimasyarakat, dan peningkatan pendapatan daerah;bahwa keberadaan reklame ditengah ruang publik harus memperhatikan pada aspek teknis, estetika, dan kesusilaan yang menjamin tidak akan\r\nmenimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan warga serta membawa paradigma negatif bagi pola pikir masyarakat di daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1999;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19\r\nTahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dengan Sistematika;Ketentaun Umum;Jenis Reklame;Kawasan dan Titik Lokasi Reklame;Pembatasn Atau Peniadaan Reklame Dalam Kawasan Tertentu;Pemasangan Reklame;Perizinan Reklame;Larangan;Pengawasan;Sanksi Terhadap Pelanggaran;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02)\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12)\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19)\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah perlunya pengendalian pemasangan reklame agar selaras dengan penataan ruang, pengelolaan lingkungan, norma masyarakat, dan peningkatan pendapatan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan reklame memperhatikan aspek teknis, estetika, dan kesusilaan, serta tidak mengganggu keamanan dan keselamatan warga.

Ketentuan substansial mencakup:

Jenis-jenis reklame yang diperbolehkan, seperti reklame papan, kain, selebaran, berjalan, udara, apung, suara, film/slide, dan peragaan.
Kawasan dan titik lokasi reklame yang ditentukan berdasarkan nilai strategis lokasi dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
Pembatasan atau peniadaan reklame di kawasan tertentu seperti kantor instansi pemerintah, kawasan pendidikan, tempat ibadah, taman kota, dan pasar limbur raya, kecuali dengan rekomendasi dan izin khusus.
Persyaratan pemasangan reklame, yang harus dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang bergerak di bidang jasa media penyelenggaraan reklame (Advertising) dan mengikuti ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Prosedur perizinan reklame, yang meliputi objek dan subjek perizinan, permohonan melalui BPPT-PM, syarat-syarat perizinan (seperti kartu identitas, akta pendirian badan usaha, formulir pendaftaran, dan pembayaran pajak/retribusi daerah), jangka waktu izin, dan kewajiban pemegang izin (perpajakan, pemeliharaan, dan peniadaan setelah izin berakhir).

Peraturan ini juga mengatur larangan terhadap pelaku usaha periklanan untuk memproduksi iklan yang mengelabui konsumen, melanggar etika, atau melanggar peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Reklame yang telah terpasang/didirikan sebelum Peraturan Daerah ini dan telah memiliki Izin berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, dianggap telah memiliki izin menurut Peraturan Daerah ini dan berlaku sampai masa izinnya berakhir.\n2. Bagi reklame yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame, paling lambat 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal diundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dengan syarat-syarat tercantum dalam Peraturan Daerah.","sanctions","1. Setiap orang dan/atau penyelenggara reklame yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara/tetap pekerjaan konstruksi, pembekuan izin, pencabutan izin, atau perintah pembongkaran bangunan reklame.\n3. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan denda paling banyak 20% dari nilai reklame.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 27 (iklan yang mengandung unsur negatif) dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.\n5. Penyelenggaraan reklame tanpa izin dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 30 OF 2013
ABOUT
ADVERTISEMENT IMPLEMENTATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that the installation or distribution of advertisements must be controlled so that their existence has a positive value in accordance with spatial planning, environmental management, norms that live in the community, and increasing regional income;
that the existence of advertisements in public spaces must pay attention to technical, aesthetic, and decency aspects that guarantee that they will not cause security and safety disturbances for residents and bring a negative paradigm to the mindset of the community in the area;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Advertisement Implementation Permit;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc1bd961-7e0d-434c-9192-4b381238e95c","actionData","errors"]