[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc18b24f-7b63-4901-b70f-a95e7719242f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-10-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bangunan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai\r\nfungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan\r\ngedung, TABG, peran masyarakat, pembinaan dalam\r\npenyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratif,\r\npenyidikan, pidana dan peralihan. Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan Bangunan\r\nGedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung wajib memiliki\r\nIMB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang\r\nmengatur tentang IMB.\r\nPersyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan\r\npenampilan Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan,\r\nkeserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan\r\nlingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan\r\nantara nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap\r\npenerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.\r\nPemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap\r\npelaksanaan Peraturan Daerahini melalui mekanisme penerbitan\r\nIMB, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan pembongkaran\r\nBangunan Gedung.\r\nSetiap pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang tidak\r\nmemenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerahini diancam dengan\r\npidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling\r\nbanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016. \n 91 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, serasi dengan lingkungan, serta menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Ketentuan substansial mencakup fungsi dan klasifikasi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan persyaratan teknis dan administratif, yang meliputi bangunan hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, dan fungsi khusus. Klasifikasi didasarkan pada kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan. Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam penetapan fungsi bangunan melalui IMB, serta proses perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan. Persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, kepemilikan bangunan, dan IMB. Persyaratan teknis mencakup tata bangunan dan lingkungan (peruntukan lokasi, intensitas, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan) serta keandalan bangunan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan).","transitional_provisions","1. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.\n2. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.\n3. Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB maka pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.\n4. Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelumnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n5. Bangunan Gedung yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB.\n6. Bangunan Gedung yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.\n7. Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi SLF, maka pemilik/pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan permohonan SLF.\n8. Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n9. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku namun SLF tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik/pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan SLF baru.\n10. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku namun kondisi Bangunan Gedung tidak laik fungsi, maka pemilik Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.\n11. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka SLF yang dimilikinya tetap berlaku.\n12. Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban IMB dan SLF dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut:\na. untuk Bangunan Gedung selain fungsi hunian, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan paling lambat1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;\nb. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non-sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan paling lambat1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini; dan\nc. untukBangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan paling lambat2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan/pencabutan IMB/SLF, atau perintah pembongkaran.\n2. Selain sanksi administratif, pelanggar dapat dikenai denda maksimal 10% dari nilai bangunan.\n3. Penyedia jasa konstruksi yang melanggar dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAPIN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 08 YEAR 2016
CONCERNING
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAPIN,

Considering:

that to implement the provisions as intended in Article 109 of Government Regulation Number 36 of 2005 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Buildings;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 8 of 1965 concerning the Establishment of the Second Level Region of Tanah Laut, the Second Level Region of Tapin and the Second Level Region of Tabalong (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1965 Number 51, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2756);
Law Number 28 of 2002 concerning Buildings (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc18b24f-7b63-4901-b70f-a95e7719242f","actionData","errors"]