[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc0931d1-ed3d-4496-99af-5304c2a4a77a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012","number","9","year","2012","published_date","2012-02-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2012/9,TLD NO.263, LL SEKOT AMBON : 33 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah kota yang pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2012. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengamanatkan BPHTB sebagai pajak daerah yang harus diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek pajaknya meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan pemberian hak baru. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,-, kecuali untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,-.
Wilayah Pemungutan: BPHTB dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.
Saat Terutangnya Pajak: Ditetapkan berdasarkan jenis perolehan hak, seperti jual beli (sejak tanggal akta), waris (sejak pendaftaran peralihan hak), dan lelang (sejak penunjukan pemenang lelang).
Pemungutan dan Penetapan Pajak: Wajib Pajak membayar pajak menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang juga berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pengurangan dan keringanan pajak, pembetulan ketetapan pajak, kadaluwarsa penagihan, serta ketentuan pidana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) dikenakan denda Rp.7.500.000,- untuk setiap pelanggaran.\n2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) dikenakan denda Rp.250.000,- untuk setiap laporan.\n3. Kepala instansi yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n4. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n5. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER - 9 OF 2012
ABOUT
DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS TO LAND AND BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that regional tax is one of the important sources of regional revenue to finance the implementation of regional government in providing services to the community and realizing regional independence;
that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Duty on Acquisition of Rights to Land and Building is a city regional tax whose implementation must be regulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Duty on Acquisition of Rights to Land and Building;

Considering :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc0931d1-ed3d-4496-99af-5304c2a4a77a","actionData","errors"]