[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbffb450-fe9a-4304-bba2-024437daf8c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 8 Tahun 2020 tentang PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA METRO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA METRO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA METRO
ABSTRAK:	\n \n 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka\r\nperlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimaldi Kota Metro; \n 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan KotamadyaDati II Metro;\r\n2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peiayanan Publik;\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;\r\n9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;\r\n10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro. \n Pemerintah Kota Metro menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020. \n 12 (beserta notulen) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Walikota Metro ini mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Metro. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Jenis pelayanan dasar yang wajib dipenuhi, meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, berbagai pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok air minum, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran, rehabilitasi sosial dasar, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.\n2. Tahapan penerapan SPM yang meliputi pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.\n3. Pembentukan Tim Penerapan SPM Kota Metro yang bertugas menyusun rencana aksi, melakukan koordinasi, mengkoordinasikan pendataan dan sinkronisasi data, mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, mengkoordinasikan sumber pendanaan, melakukan pemantauan dan evaluasi, melakukan sosialisasi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.\n4. Pembiayaan penerapan SPM dibebankan pada APBD Kota Metro dan sumber lainnya yang sah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF METRO
LAMPUNG PROVINCE

METRO MAYOR REGULATION
NUMBER YEAR 2020

ABOUT

IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS
IN METRO CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 100 of 2018 concerning the Implementation of Minimum Service Standards, it is necessary to stipulate a Mayor Regulation concerning the Implementation of Minimum Service Standards in Metro City; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 12 of 1999 concerning the Establishment of Way Kanan Regency Dati II, East Lampung Regency Dati II and Metro Municipality Dati II (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 46, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3825); \n Law Number 25 of 2009 concerning Public Service (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbffb450-fe9a-4304-bba2-024437daf8c7","actionData","errors"]