[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbf49240-c2f1-40ee-acf2-60d000541ed2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Drainase Kota Jayapura","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","2010-11-12","effective_date","2010-12-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Rencana Induk Drainase Kota Jayapura","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jayapura-DRainase
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2010/NO.31
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Drainase Kota Jayapura
ABSTRAK:	\n \n Semakin kompleksnya permasalahan drainase di Kota Jayapura, maka perlu perencanaan dan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga akan memberikan solusi dan menjadi pedoman bagi perencanaan drainase di Kota \r\nJayapura, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Rencana Induk Drainase Kota Jayapura. \n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2008. \n Dalam peraturan dibahas mengenai maksud, tujuan, sasaran, fungsi dan kedudukan, ruang lingkup, hak, kewajiban dan pepran sertat masyarakat, rencana induk drainase, pengawasan pembangunan drainase, pengendalian pemanfaatan drainase, penyelesaian sengketa, ketentuan penyidikan, sanksi, dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2010. \n 17 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jayapura ini mengatur tentang Rencana Induk Drainase Kota Jayapura.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat karena kompleksitas permasalahan drainase di Kota Jayapura memerlukan perencanaan dan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengatur, mengawasi, mengarahkan, dan mengendalikan sistem jaringan drainase untuk mengatasi masalah saluran dan banjir/genangan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mencakup beberapa ketentuan substansial, antara lain:

\n
Kewenangan Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur Rencana Induk Drainase, termasuk pola jaringan drainase, identifikasi daerah rawan genangan dan banjir, serta arahan program drainase jangka pendek, menengah, dan panjang.
\n
\n
Wilayah Perencanaan: Wilayah perencanaan meliputi lima distrik administrasi di Kota Jayapura.
\n
\n
Hak dan Kewajiban Masyarakat: Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rencana induk drainase, menikmati manfaat pembangunan drainase, dan mengajukan keberatan jika pembangunan tidak sesuai rencana. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara drainase, mematuhi ketentuan pemanfaatan drainase, serta memberikan akses lahan untuk pembangunan drainase.
\n
\n
Pola dan Jaringan Drainase: Sistem jaringan drainase memanfaatkan sungai dan saluran yang bermuara ke laut dan danau sebagai saluran primer, dengan Teluk Youtefa dan Danau Sentani sebagai pembuangan akhir. Sistem ini dibagi berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS).
\n
\n
Daerah Genangan dan Rawan Banjir: Peraturan ini mengidentifikasi daerah-daerah genangan dan rawan banjir di setiap distrik.
\n
\n
Arahan Program Drainase: Peraturan ini memberikan arahan program drainase jangka pendek/prioritas, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk pembangunan, rehabilitasi, normalisasi saluran, pemeliharaan, inventarisasi, pembenahan lahan terbuka hijau, dan penyiapan peraturan daerah terkait drainase.
\n
\n
Pengawasan dan Pengendalian: Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan drainase dan pengendalian pemanfaatan drainase melalui peraturan bangunan gedung, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
\n

","transitional_provisions","1. Drainase yang telah dimanfaatkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan dikembalikan fungsinya sesuai Rencana Induk Drainase Kota Jayapura.\n2. Pemanfaatan Drainase yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi drainase dan/atau terpaksa mengkonversi drainase, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\n3. Pemanfaatan Drainase yang sudah ada dan dinilai mengganggu fungsi drainase, harus segera ditertibkan dan secara bertahap dikembalikan pada fungsinya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Rencana Induk Drainase yang mengakibatkan perubahan fungsi drainase dapat dipidana.\n2. Pemanfaatan drainase tanpa izin yang sah dapat dipidana.\n3. Pelanggaran terhadap persyaratan izin pemanfaatan drainase dapat dipidana.\n4. Menghalangi akses ke kawasan milik umum dapat dipidana.\n5. Pejabat pemerintah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan Rencana Induk Drainase dapat dipidana dan dikenai sanksi administratif.\n6. Korporasi yang melakukan pelanggaran dapat dikenai pidana denda yang diperberat dan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha atau status badan hukum.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JAYAPURA CITY GOVERNMENT
JAYAPURA CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 5 OF 2010
ABOUT
DRAINAGE MASTER PLAN
JAYAPURA CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA

Considering:

that the drainage problems in Jayapura City are increasingly complex, it is necessary to have more comprehensive and sustainable planning and handling, so that it will provide solutions and become a guideline for drainage planning in Jayapura City.
that for the purposes referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Jayapura City Regional Regulation regarding the Jayapura City Drainage Master Plan.

In view of:

Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2043);
Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions on Mining (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbf49240-c2f1-40ee-acf2-60d000541ed2","actionData","errors"]