[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbf16982-085d-4ab5-bfa3-64514b8cd9d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penataan Komponen Pendukung Pertahanan Negara","short_title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2025","number","33","year","2025","published_date","2025-12-22","effective_date","2025-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","544e2b02-5678-4629-bdb7-574716f0c1b1","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertahanan","short_name","Permenhan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Pertahanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penataan Komponen Pendukung Pertahanan Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN - KOMPONEN PENDUKUNG
2025
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 33, BN 2025 (1263) : 10 hlm
Peraturan Menteri Pertahanan TENTANG Penataan Komponen Pendukung Pertahanan Negara
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkcn pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu \r\nmer-apkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang \r\nPenataan Komponen Pendukung Pertahanan Negara \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat 3 UUD; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; PP Nomor 3 Tahun 2021; PP Nomor 151 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 85 Tahun 2025 \n Peraturan ini mengatur mengenai Penataan komponen; Penyiapan komponen; Pendataan; Pemilahan kegiatan mengklasifikasi; Verifikasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025. \n Peraturan yang dicabut adalah Peraturan \r\nMenteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyiapan \r\nKomponen Pendukung \n 10 hlm; 1-7 hlm (batang tubuh); 8-10 hlm (lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyiapan Komponen Pendukung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 876).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman dalam penataan komponen pendukung pertahanan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola sumber daya nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung kesiapan komponen utama dan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman militer maupun hibrida.

Penataan komponen pendukung dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu penyiapan dan penetapan, yang seluruh prosesnya dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan. Tahapan penyiapan mencakup kegiatan pendataan, pemilahan, pemilihan, dan verifikasi terhadap warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Kegiatan ini melibatkan koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak swasta.

Setelah melalui proses verifikasi, Menteri Pertahanan menetapkan subjek atau objek tersebut menjadi komponen pendukung dengan memberikan nomor induk komponen pendukung sebagai identitas resmi. Ketentuan mengenai format nomor induk tersebut diatur secara rinci dalam lampiran peraturan ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenhan No. 7 Tahun 2021 tentang Penyiapan Komponen Pendukung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181413/permenhan-no-7-tahun-2021","58c3a4b3-0173-4931-a207-389f40662dae","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 33 OF 2025
ON
ORGANIZATION OF THE SUPPORTING COMPONENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that for the implementation of the management of national resources for national defense, it is necessary to organize the supporting component in a planned, integrated, and sustainable manner;
that the organization of the supporting component constitutes support for the readiness and strength of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbf16982-085d-4ab5-bfa3-64514b8cd9d2","actionData","errors"]