[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbe59c9e-bd5d-402b-8d20-9e7bcbc7e479","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":95,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2021","number","14","year","2021","published_date","2021-08-31","effective_date","2021-09-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 14, BN.2021/No.1003, peraturan.go.id: 9 hlm.
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif TENTANG Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah dalam menghitung jumlah kebutuhan setiap jenjang jabatan tersebut sesuai dengan beban kerja. Penghitungan ini didasarkan pada indikator seperti jumlah destinasi pariwisata, jumlah dan jenis industri pariwisata dan ekonomi kreatif, jumlah pelaku usaha di bidang tersebut, serta jumlah kegiatan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif pada Instansi Pemerintah. Jabatan ini merupakan jabatan fungsional kategori keahlian yang terdiri dari jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Pengangkatan dalam jabatan ini mensyaratkan ijazah minimal sarjana atau diploma empat untuk jenjang Ahli Pertama sampai Ahli Madya, dan minimal magister untuk jenjang Ahli Utama, di bidang-bidang yang relevan.

Penetapan kebutuhan jabatan ini dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah Instansi Pemerintah melakukan penghitungan dan berkonsultasi dengan Instansi Pembina untuk memperoleh rekomendasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

\nNo. 1003, 2021 KEMENPAREKRAF. Functional Position. Adyatama Tourism. Creative economy. Needs Calculation Guidelines.
\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/
HEAD OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 14 OF 2021

CONCERNING

GUIDELINES FOR CALCULATING THE NEEDS FOR FUNCTIONAL POSITIONS
ADYATAMA TOURISM AND CREATIVE ECONOMY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/
HEAD OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbe59c9e-bd5d-402b-8d20-9e7bcbc7e479","actionData","errors"]