[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbe33b11-1895-4107-a72e-5d30b6453b9d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2011","number","03","year","2011","published_date","2011-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai","place_of_enactment","Daruba","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan pengelola perbatasan daerah-pembentukan organisasi dan tata kerja
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Nomor 03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:	\n \n Wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagian besar adalah perairan laut yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan negara lain sehingga sring terjadi gangguan atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dikelola secara baik untuk mencegah adanya gangguan dari luar. Untuk mencegah gangguan dan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan perlu adanya satu badan khusus yang menangani dan mengelola perbatasan di Kabupaten Pulau Morotai. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah perlu dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah di Kabupaten Pulau Morotai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2008; UU No. 53 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 12 Tahun 2010; Permendagri No. 31 Tahun 2010; Permendagri No. 2 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan dan Kedudukan, Wewenang, Tugas, dan Fungsi, Organisasi, Eselon dan Kepegawaian, Tata Kerja, dan Ketentuan Lain-Lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011. \n 8 Halaman, Lampiran: 1 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Pulau Morotai sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPPD memiliki wewenang dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk melaksanakan kebijakan pemerintah, menjaga tanda batas, mengkoordinasikan pembangunan di kawasan perbatasan, dan melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah atau dengan pihak ketiga.

Tugas BPPD meliputi menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Fungsi BPPD mencakup penyusunan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, koordinasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara, inventarisasi potensi sumber daya, penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, penyusunan anggaran, serta pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Organisasi BPPD terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat (dengan Sub Bagian TU dan Kepegawaian, Umum, dan Perencanaan), Bidang Pengelolaan Batas Negara, Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, Bidang Kerjasama (masing-masing bidang dengan Seksi Pelaksanaan dan Pelaporan), dan Unit Pelaksana Teknis. Jabatan struktural di BPPD memiliki eselon yang berbeda, mulai dari eselon II.b untuk Kepala BPP hingga eselon IV.b untuk Kepala Subbagian pada unit pelaksana teknis. Pengisian jabatan Kepala BPP berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011.

BPPD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta melaksanakan sistem pengendalian intern. Kepala BPP wajib melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE REGION OF PULAU MOROTAI REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2011
ON
ESTABLISHMENT OF ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURE
OF THE REGIONAL BORDER MANAGEMENT AGENCY
OF PULAU MOROTAI REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PULAU MOROTAI,

Considering :

that most of the Pulau Morotai Regency area is sea waters that directly borders the waters of other countries, so that disturbances to the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia often occur and need to be managed properly to prevent outside interference;
that in order to prevent disturbances and uphold the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia at the border, there is a need for a body that specifically handles and manages the border in the Pulau Morotai Regency;
that in order to implement the provisions of Article 3 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2011 on Guidelines for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbe33b11-1895-4107-a72e-5d30b6453b9d","actionData","errors"]