[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbe29e12-d00d-409b-b4f6-5ba3845132cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 16 Tahun 2011","number","16","year","2011","published_date","2011-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-KABUPATEN-JEMBRANA-TAHUN-ANGGARAN-2012
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2011/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; \r\nb. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD; \r\nc. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012. \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; \r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; \r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; \r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; \r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2006; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2010; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2010; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2011; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2011; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2011; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2011; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2011. \n Uraian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012. APBD ini mencakup pendapatan daerah sebesar Rp.608.724.424.541,79, belanja daerah sebesar Rp.640.724.424.541,79, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp.(32.000.000.000,00). Defisit ini ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 32.000.000.000,00.

\n\n

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Penyesuaian. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

\n\n

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

\n\n

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Penerimaan Dana Talangan dan Dana Bergulir. Pengeluaran mencakup Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir dan Pengeluaran Dana Talangan.

\n\n

Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai APBD, termasuk ringkasan APBD, rincian menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD, rekapitulasi belanja, daftar pegawai, daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal, daftar aset, dan daftar kegiatan yang belum diselesaikan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 16 OF 2011
ON
THE BUDGET OF REVENUE AND EXPENDITURE OF THE REGION
OF JEMBRANA REGENCY FOR FISCAL YEAR 2012

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JEMBRANA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 181 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government, it is necessary to establish a Regional Regulation on the Budget of Revenue and Expenditure of the Region for Fiscal Year 2012;
that the Regional Regulation on the Budget of Revenue and Expenditure of the Region (APBD) proposed as intended in letter a, is the embodiment of the Regional Government Work Plan of 2012 which is elaborated into the General Policy of APBD as well as the Priorities and Budget Ceiling that have been jointly agreed between the regional government and the DPRD;
That based on the considerations as intended

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbe29e12-d00d-409b-b4f6-5ba3845132cc","actionData","errors"]