[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbcd50ab-d12c-4fdf-82de-caccb5a8ac18","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 8 Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2008","number","8","year","2008","published_date","2008-04-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - PENGUSAHAAN - SARANG BURUNG WALET
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2008/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian sarang burung walet dipandang perlu adanya pengaturan mengenai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1887 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2003; PERDA No. 7 Tahun 1986 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; Meliputi Lokasi dan Tempat Sarang Burung Walet; Ketentuan Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Retribusi; Kewajiban dan Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Kententuan Pealihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2008. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan terdahulu yang bertentangan/tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.\r\n\r\n \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\r\n \n 10 hlmn; 3 pnjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 1999 Seri c Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang hari Nomor 6 Tahun 2003 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang hari Tahun 2003 Nomor 6).\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 1986 Seri C Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Latar belakang peraturan ini adalah untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian sarang burung walet, sehingga diperlukan pengaturan mengenai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Peraturan ini mengatur lokasi dan tempat sarang burung walet, yang meliputi bangunan rumah dan bangunan lainnya di luar habitatnya, dengan memperhatikan kesehatan lingkungan, keindahan, dan sosial budaya. Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memiliki izin dari Bupati, dengan persyaratan yang meliputi permohonan tertulis, proposal, persetujuan tetangga, dan dokumen perizinan lainnya. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, termasuk penyuluhan, bimbingan teknis, penertiban, pemeriksaan, dan evaluasi. Peraturan ini juga mengatur retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, yang merupakan retribusi perizinan tertentu, dengan tarif yang bervariasi berdasarkan luas volume bangunan. Pemegang izin memiliki kewajiban dan larangan tertentu, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan tidak melakukan kegiatan yang membahayakan atau mengganggu lingkungan.","transitional_provisions","1. Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini sudah selesai paling lama 3 (tiga) bulan setelah diundangkan.\n2. Setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet yang telah melaksanakan usahanya harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian dan penutupan tempat usaha dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,-.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha atau penutupan tempat usaha dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 28 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT OF BATANG HARI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 8 OF 2008
CONCERNING
MANAGEMENT AND CULTIVATION OF SWALLOW NESTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that for the control and supervision of the environment and the sustainability of swallow nests, it is deemed necessary to have regulations regarding permits for the management and cultivation of swallow nests; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Management and Cultivation of Swallow Nests. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regencies within the Provincial Region of Central Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 25) as amended by Law Number 7 of 1965 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbcd50ab-d12c-4fdf-82de-caccb5a8ac18","actionData","errors"]