[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbc53fa2-0cd1-4ecb-a294-3c1227c321e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004","number","3","year","2004","published_date","2004-05-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pola Organisasi
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2004/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun\r\n2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah\r\nditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor\r\n7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat\r\nDaerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002;\r\nbahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah\r\nNomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi\r\nPerangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nPemalang Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38\r\nTahun 2002 perlu ditinjau kembali;\r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka\r\nperlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi\r\nLembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang dengan\r\nPeraturan Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang\r\nPola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang \r\nyang meliputi\r\nPola Organisasi Pemerintah Kabupaten Dan Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2004. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36) beserta segala perubahannya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan pola organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah karena Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali.

Pola organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang terdiri dari:

Bupati dan Wakil Bupati;
Sekretariat Daerah;
Sekretariat DPRD;
Dinas Daerah;
Lembaga Teknis Daerah;
Kecamatan;
Kelurahan.

Bupati berkedudukan sebagai Kepala Daerah dan Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Bupati, serta bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Wakil Bupati bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya, mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah di Daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pemerintah Kabupaten yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD bertugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Lembaga Teknis Daerah bertugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah dan atau instansi lainnya. Kelurahan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan dan bertugas melakukan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam Kelurahan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGIONAL GOVERNMENT
PEMALANG REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2004
CONCERNING
GOVERNMENT ORGANIZATION PATTERN
PEMALANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 84 of 2000 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations, Pemalang Regency Regional Regulation Number 7 of 2000 concerning the Formation of Regional Apparatus Organizations of Pemalang Regency and the Secretariat of the Regional House of Representatives of Pemalang Regency has been established as amended by Pemalang Regency Regional Regulation Number 38 of 2002;
that with the enactment of Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations, Pemalang Regency Regional Regulation Number 7 of 2000 as amended by Pemalang Regency Regional Regulation Number 38 of 2002 needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbc53fa2-0cd1-4ecb-a294-3c1227c321e3","actionData","errors"]