For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 121 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kementerian Dalam Negeri

Also known as: Permendagri 121/2017 · Permendagri No. 121 Tahun 2017 · Permendagri Nomor 121 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:13 Desember 2017Publication Date:8 Desember 2017
Aparatur Sipil Negara

Information

TypePeraturan Menteri Dalam Negeri
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kementerian Dalam Negeri
LocationKementerian Dalam Negeri
Effective Date13 Desember 2017
Publication Date08 Desember 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini melibatkan penyesuaian mekanisme pelaporan, termasuk tugas Koordinator dan Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Koordinator bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan Wajib Lapor. Pengelola bertugas menyusun daftar nama dan jabatan Wajib Lapor di Satuan Kerja. Wajib Lapor meliputi berbagai jabatan tinggi di Kementerian Dalam Negeri dan diwajibkan melaporkan harta kekayaan mereka pada saat pengangkatan, pengangkatan kembali, atau berakhirnya masa jabatan. Laporan harus disampaikan secara periodik setiap tahun dan diumumkan setelah mendapatkan tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

(-)

(-)