[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbaf825a-cf73-4be1-bafe-9d31ea26e13a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2012/No. 8, LL 107 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Kabupaten Konawe Selatan memiliki kekayaan dan potensi mineral, batubara dan batuan yang bernilai ekonomis dan strategis\r\nsehingga perlu dikelola secara optimal, mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna\r\nmenjamin pembangunan nasional dan daerah Konawe Selatan untuk kesejahteraan masyarakat;\r\nBahwa pengelolaan mineral dan batubara mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya, sehingga perlu dikendalikan dan dikelola secara komprehensif dan holistik;\r\nBahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengelolaan pertambangan di Daerah Kabupaten Konawe Selatan perlu disesuaikan dan diatur lebih lanjut;\r\nBahwa untuk menindaklanjuti Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dibentuk Peraturan Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;\r\n \n Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 1 Tahun 2009; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 5 Tahun 2010.\r\n\r\n\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tAsas dan Tujuan;\r\n3.\tObjek dan Ruang Lingkup;\r\n4.\tWilayah Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;\r\n5.\tJenis Usaha Pertambangan, Persyaratan dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan;\r\n6.\tHak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan;\r\n7.\tPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;\r\n8.\tUsaha Jasa Pertambangan, Persyaratan, dan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan;\r\n9.\tPengembangan Usaha Pertambangan;\r\n10.\tPerlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;\r\n11.\tReklamasi dan Pascatambang;\r\n12.\tPersetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang;\r\n13.\tPelaksanaan dan Pelaporan;\r\n14.\tJaminan Reklamasi dan Pascatambang;\r\n15.\tReklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR;\r\n16.\tPenyerahan Lahan Reklamasi dan Lahan Pascatambang;\r\n17.\tSanksi Administratif;\r\n18.\tPendapatan Daerah;\r\n19.\tSanksi Administrasi;\r\n20.\tTindak Pidana di Bidang Pertambangan;\r\n21.\tKetentuan Pidana;\r\n22.\tKetentuan Peralihan;\r\n23.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2012. \n 107 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara bertujuan untuk mengelola sumber daya mineral dan batubara secara optimal demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pengelolaan ini didasarkan pada asas manfaat, keadilan, keberpihakan pada kepentingan bangsa dan daerah, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan.\n\nPeraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan pertambangan, termasuk jenis mineral dan batubara yang dikelola (mineral logam, bukan logam, batuan, dan batubara), wilayah pertambangan (WUP, WPR, WPN), dan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). WIUP untuk mineral logam dan batubara diperoleh melalui lelang, sementara WIUP untuk mineral bukan logam dan batuan diperoleh melalui permohonan wilayah. Peraturan ini juga mengatur persyaratan dan tata cara pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, termasuk persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.\n\nSelain itu, peraturan ini mengatur hak dan kewajiban pemegang IUP, pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan, usaha jasa pertambangan, pengembangan usaha pertambangan (peningkatan nilai tambah, pengolahan, dan pemurnian), perlindungan dan pemberdayaan masyarakat setempat, serta reklamasi dan pascatambang. Pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui, serta menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.","transitional_provisions","1. Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, namun wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Pemegang kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, dan pemegang IUP eksplorasi yang belum menempatkan jaminan reklamasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Pemegang kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, dan pemegang IUP operasi produksi yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan reklamasi dan pascatambang (Pasal 103, 104, 105, 106, 114, 117, 120, 121, 122, 125, 126, 129, 141, 145, 147, 148) dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan IUP atau IPR.\n3. Pencabutan IUP atau IPR tidak menghilangkan kewajiban reklamasi dan pascatambang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER: 8 YEAR 2012
CONCERNING
MANAGEMENT OF MINING
MINERAL AND COAL
ISSUED BY
LEGAL SECTION OF THE REGIONAL SECRETARIAT
SOUTH KONAWE REGENCY
YEAR 2012

REGIONAL REGULATION
OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2012
CONCERNING
MANAGEMENT OF MINERAL MINING AND
COAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

that South Konawe Regency has wealth and potential of minerals, coal and rocks that are economically and strategically valuable, so it needs to be managed optimally, independently, reliably, transparently, competitively, efficiently, environmentally soundly and sustainably in order to guarantee national and regional development of South Konawe for the welfare of the community;
that the management of minerals and coal has links with other sectors, so it needs to be controlled and managed comprehensively and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbaf825a-cf73-4be1-bafe-9d31ea26e13a","actionData","errors"]