[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dba1d08a-fbf6-4cce-9069-67cc404ba5f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Papua","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2013","number","19","year","2013","published_date","2013-12-30","effective_date","2013-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Papua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN-PERDA-BPD
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2013/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Papua
ABSTRAK:	\n \n Bahwa guna meningkatkan ruang gerak operasional dan menyesuaikan dengan perubahan nama daerah maka telah dilakukan perubahan bentuk hukum dan nama bank yang semula bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya diubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan dasar Bank Pembangunan Daerah Papua adalah Perda Provinsi Papua Tahun 2002 namun sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat sebagian wilayah kabupaten/kota sudah berada pada wilayah Provinsi Papua Barat. Penyertaan modal Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat ke dalam saham PT Bank Papua secara yuridis belum diakomodir sehingga diperlukan penegasan melalui pengaturannya dalam peraturan daerah Provinsi Papua. \n UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004; UU No. 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dnegan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 70 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 38 Tahun 1998; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Provinsi Papua No. 2 Tahun 2002. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Perda Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, terdapat delapan pasal diubah dari ketentuan sebelumnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 \n Penjelasan: 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2002 Nomor 23)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2013 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan ruang gerak operasional Bank Pembangunan Daerah Papua, menyesuaikan dengan perubahan nama daerah, dan mengakomodir penyertaan modal dari Provinsi Papua Barat serta kabupaten/kota di wilayah tersebut.

\n\n

Perubahan meliputi definisi istilah dalam Pasal 1, modal dasar Bank dalam Pasal 6 yang ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat trilyun rupiah) yang bersumber dari saham seri A (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan saham seri B (pihak ketiga dan pegawai Bank). Perubahan juga mencakup penambahan setoran modal (Pasal 7), wewenang RUPS (Pasal 9), pengaturan Direksi (Pasal 10) dan Dewan Komisaris (Pasal 11), pembagian laba bersih (Pasal 15), serta ketentuan mengenai penyertaan modal dari daerah pemekaran (Pasal 20).

\n\n

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Bank Pembangunan Daerah Papua, serta mengantisipasi persaingan perbankan secara global.

","transitional_provisions","1. Penyertaan modal yang berupa setoran saham Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat pada Bank sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat tetap sah dan ketentuan ini berlaku surut bagi penyertaan modal sebelumnya.\n2. Dalam hal terjadi pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua, maka penyertaan saham provinsi dan kabupaten/kota yang dimekarkan tetap mengikuti ketentuan dalam peraturan daerah ini sebelum terbentuknya Peraturan Daerah yang baru dari daerah pemekaran dimaksud.\n3. Tindakan hukum Direksi Bank dalam perubahan bentuk hukum Bank sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Bank.\n4. Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Bank sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF PAPUA
PAPUA PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 19 OF 2013
ABOUT
AMENDMENT TO PAPUA PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2002 REGARDING PAPUA REGIONAL DEVELOPMENT BANK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA,

Considering:

that in order to improve the operational scope and adjust to changes in the name of the region, changes have been made to the legal form and name of the bank, which was originally named the Irian Jaya Regional Development Bank, to become PT. Bank Pembangunan Daerah Papua with the call name Bank Papua;
that the provisions underlying the existence of the Papua Regional Development Bank are Papua Provincial Regulation Number 2 of 2002, but in a formal juridical sense, since the formation of West Papua Province, part of the Regency/City area has been in the West Papua Province area;
that the capital participation of West Papua Province and the capital participation of Regencies/Cities in the West

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dba1d08a-fbf6-4cce-9069-67cc404ba5f4","actionData","errors"]