[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db9e9983-00e2-4c37-8ff1-a2891360f25a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2021","number","75","year","2021","published_date","2021-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Dana Bersama Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dana Bersama - Penanggulangan - Bencana
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 75, LN.2021/No.183, jdih.setneg.go.id : 10 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Dana Bersama Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, berkelanjutan, melindungi keuangan negara, dan memperkuat kapasitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pendanaan penanggulangan bencana, serta melakukan inovasi pengelolaan dana untuk pendanaan penanggulangan bencana, sehingga perlu pengaturan pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Perpres ini mengatur mengenai pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Dana Bersama). Dana Bersama adalah adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan. Dana Bersama dikelola oleh Menteri Keuangan dan dilaksanakan oleh unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pengumpulan Dana Bersama dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021. \n Dana Bersama disalurkan untuk pendanaan kegiatan penanggulangan bencana. Penyaluran tersebut meliputi : 1) penyaluran pada tahap prabencana; 2) penyaluran pada tahap darurat bencana; 3) penyaluran pada tahap pascabencana terutama kegiatan pemulihan; dan 4) penyaluran untuk pendanaan transfer risiko. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk melindungi keuangan negara dan memperkuat kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam pendanaan penanggulangan bencana.

Ketentuan Substansial: Pengelolaan Dana Bersama dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui unit pengelola dana. Dana ini bersumber dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya, termasuk asuransi dan hibah. Dana Bersama digunakan untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana, serta untuk pendanaan transfer risiko. Pengelolaan dana harus memenuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, tepat waktu, dan tepat sasaran. Penyaluran dana dilakukan kepada kementerian, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan penyedia barang/jasa yang telah diverifikasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 75 OF 2021
CONCERNING
JOINT DISASTER MANAGEMENT FUND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to ensure the availability of adequate, timely, targeted, planned, and sustainable disaster management funds, protect state finances, and strengthen the capacity of both the central and local governments in disaster management funding, as well as innovate fund management for disaster management funding, it is necessary to regulate the management of the Joint Disaster Management Fund;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding the Joint Disaster Management Fund;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db9e9983-00e2-4c37-8ff1-a2891360f25a","actionData","errors"]