[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db8d3fd5-e027-47fd-8fb3-7c4756f38f14","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-03-28","effective_date","2019-10-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pns - penyidik
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2019/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, negara menjamin adanya kepastian hukum melalui penegakan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Demak, keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu ditingkatkan sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pengangkatan, pelatikan, mutasi dan pemberhentian PPNS, kartu tanda pengenal, kode etik PPNS, pelaksanaan penyidikan, sekretariat PPNS, pakaian seragam dan atribut PPNS, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, pembiayaan, sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33 Seri D Nomor 16).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan peraturan perundang-undangan, serta untuk meningkatkan keberadaan dan kedudukan PPNS di Kabupaten Demak. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Kedudukan, tugas, dan wewenang PPNS: PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS. PPNS memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa tersangka dan saksi, melakukan penyitaan, dan tindakan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hak dan kewajiban PPNS: Selain memperoleh hak sebagai PNS, PPNS diberikan tunjangan khusus. PPNS memiliki kewajiban untuk melakukan penyidikan, membuat berita acara, menyerahkan hasil penyidikan, dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
Pengangkatan, pelantikan, mutasi, dan pemberhentian PPNS: PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usulan Bupati. Peraturan ini mengatur persyaratan pengangkatan, proses pelantikan, serta prosedur mutasi dan pemberhentian PPNS.
Kode Etik PPNS: PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan Kode Etik yang meliputi prinsip integritas, kompetensi, objektivitas, dan independensi.
Sekretariat PPNS: Dibentuk Sekretariat PPNS untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan koordinasi PPNS.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pakaian seragam dan atribut PPNS, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, dan pembiayaan.

","transitional_provisions","1. PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.\n2. PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi Pejabat PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DEMAK
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 3 OF 2019
ON
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS
WITHIN THE DEMAK REGENCY GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DEMAK,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize public order and peace, the state guarantees legal certainty through the enforcement of laws and regulations;
that in order to enforce the law in Demak Regency, the existence and position of Civil Servant Investigators within the Demak Regency Government needs to be improved so that they are able to carry out their duties and functions in conducting investigations into violations of laws and regulations that are the legal basis;
that Regional Regulation of Demak Regency Number 31 of 2002 concerning Civil Servant Investigators within the Demak Regency Government is no longer in accordance with Government Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db8d3fd5-e027-47fd-8fb3-7c4756f38f14","actionData","errors"]