[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db8cb70f-7cbc-4ecc-8c58-b4ab20c3049b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","2012-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Salatiga","place_of_enactment","Salatiga","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-perizinan-tertentu
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal\r\n156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi\r\nPerizinan Tertentu. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun\r\n1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah\r\nTingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3\r\nTahun 2007. \n Peraturan ini mengatur tentang pungutan Daerah sebagai pembayaran atas\r\npemberian izin tertentu yang khusus\r\ndisediakan dan/atau diberikan oleh\r\nPemerintah Daerah untuk kepentingan\r\norang pribadi atau Badan, yang\r\ndimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan\r\natas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta\r\npenggunaan sumber daya alam, barang,\r\nprasarana, sarana atau fasilitas tertentu\r\nguna melindungi kepentingan umum dan\r\nmenjaga kelestarian lingkungan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012. \n Peraturan ini mencabut :\r\na. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15\r\nTahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat\r\nPenjualan Minuman Beralkohol\r\nb. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 16\r\nTahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;\r\nc. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7\r\nTahun 2000 tentang Retribusi Izin\r\nMendirikan Bangunan,\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2007\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Daerah\r\nKota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang\r\nRetribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan\r\nd. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2\r\nTahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan\r\nRetribusi Perizinan Bidang Angkutan\r\nsepanjang ketentuan mengenai\r\nretribusi. \n 58 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 1998 Nomor 18 Seri B Nomor 9);\n2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 1998 Nomor 19 Seri B Nomor 10);\n3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2000 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 8); dan\n4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Bidang Angkutan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 2) sepanjang ketentuan mengenai retribusi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Jenis Retribusi Perizinan Tertentu**: Peraturan ini mengatur lima jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.\n2. **Objek dan Subjek Retribusi**: Setiap jenis retribusi memiliki objek dan subjek retribusi yang spesifik. Objek retribusi adalah pemberian izin untuk kegiatan tertentu, sedangkan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tersebut.\n3. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**: Tingkat penggunaan jasa untuk setiap jenis retribusi diukur berdasarkan faktor-faktor yang berbeda, seperti luas lantai bangunan, lokasi, golongan minuman beralkohol, omset penjualan, indeks dampak, dan kapasitas usaha.\n4. **Struktur dan Besarnya Tarif**: Tarif retribusi dihitung berdasarkan struktur tarif yang berbeda untuk setiap jenis retribusi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Prinsip penetapan tarif adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.\n5. **Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan**: Peraturan ini mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi, termasuk penggunaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).\n6. **Keberatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran**: Wajib retribusi memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas SKRD dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.\n7. **Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi**: Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi dalam kondisi tertentu, seperti bencana atau usaha pengentasan kemiskinan.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Bidang Angkutan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SALATIGA
COPY
REGIONAL REGULATION OF SALATIGA CITY
NUMBER 14 OF 2011
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SALATIGA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Certain Permit Retribution;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 17 of 1950 concerning the Establishment of Small City Regions within the Provinces of East Java, Central Java and West Java;
Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437), as amended

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db8cb70f-7cbc-4ecc-8c58-b4ab20c3049b","actionData","errors"]