[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db8c225d-7d53-40de-9f7c-b7c211991c45","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2024","number","10","year","2024","published_date","2024-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perumahan - permukiman
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/No.10
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk \r\nhidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal\r\ndan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan\r\nsehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia,\r\ndan yang mempunyai peran yang sangat strategis\r\ndalam pembentukan watak serta kepribadian\r\nbangsa sebagai salah satu upaya membangun\r\nmanusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri,\r\ndan produktif; bahwa dalam pemenuhan kebutuhan dasar\r\npenyediaan tempat tinggal dan lingkungan hidup\r\nyang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a,\r\nPemerintah Daerah bertanggung jawab\r\nmenyelenggarakan perumahan dan kawasan\r\npermukiman; bahwa dalam rangka penyelenggaraan bidang\r\nperumahan dan kawasan permukiman yang menjadi\r\ntanggung jawab dan kewenangan Pemerintah\r\nDaerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang\r\nnomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka perlu adanya\r\nkebijakan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan\r\nDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Perumahan dan Kawasan\r\nPermukiman.\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Perumahan, Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemeliharaan dan Perbaikan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Kepadatan Lingkungan Perumahan, Penyediaan Tanah, Kemudahan dan/atau Bantuan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, Kerjasama, Pembinaan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n 51 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang teratur, tertata, terarah, dan terkendali, didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Tujuannya adalah mewujudkan rumah yang layak huni dan terjangkau di lingkungan perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.\n\nKebijakan ini mengatur berbagai aspek, termasuk tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi. Pemerintah Daerah juga berwenang menyusun basis data perumahan, memberdayakan pemangku kepentingan, dan memfasilitasi kerjasama.\n\nPeraturan ini juga mengatur penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan. Perencanaan perumahan mencakup rencana pembangunan dan pengembangan perumahan, ketentuan umum rumah, dan standar teknis rumah. Pembangunan perumahan meliputi pembangunan rumah dan peningkatan kualitas perumahan, termasuk kewajiban mewujudkan hunian berimbang. Pemanfaatan perumahan diutamakan sebagai fungsi hunian, namun dapat digunakan untuk kegiatan usaha secara terbatas. Pengendalian perumahan dilakukan melalui perizinan, penertiban, dan penataan.\n\nSelain itu, peraturan ini mengatur penyelenggaraan kawasan permukiman yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman. Perencanaan kawasan permukiman menghasilkan Rencana Kawasan Permukiman yang mencakup peningkatan sumber daya perkotaan, mitigasi bencana, dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pembangunan kawasan permukiman berupa pembangunan lingkungan hunian yang mendukung penataan dan pengembangan wilayah. Pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya. Pengendalian kawasan permukiman dilakukan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.\n\nPeraturan ini juga mengatur keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kepadatan lingkungan perumahan, penyediaan tanah, kemudahan dan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hak dan kewajiban masyarakat, kerjasama, pembinaan, dan pendanaan.","transitional_provisions","Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang belum diserahkan oleh pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diserahkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Rumah dan/atau hasilnya tidak memenuhi standar dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan Perizinan Berusaha, dan denda administratif.\n2. Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan/atau hasilnya tidak memenuhi standar dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan Perizinan Berusaha, dan denda administratif.\n3. Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan tidak sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan atau tidak menyerahkan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan pembangunan, pencabutan insentif, dan perintah pembongkaran.\n4. Badan Hukum yang melakukan pembangunan Rumah tunggal dan/atau Rumah deret yang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembekuan Perizinan Berusaha, pencabutan insentif, dan denda administratif.\n5. Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan yang tidak mewujudkan perumahan dengan Hunian Berimbang dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, pembekuan PBG, pembekuan Perizinan Berusaha, dan pencabutan Perizinan Berusaha.\n6. Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan skala besar tidak mewujudkan Hunian Berimbang dalam 1 (satu) hamparan dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, pembekuan PBG, pembekuan Perizinan Berusaha, dan pencabutan Perizinan Berusaha.\n7. Badan Hukum yang melakukan penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang tidak melalui tahapan dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembekuan Perizinan Berusaha, pencabutan insentif, dan denda administratif.\n8. Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian yang tidak memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Hunian dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembekuan surat bukti kepemilikan Rumah, denda administratif, dan pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah.\n9. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, kewajiban membongkar sendiri bangunan, membangun kembali Perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan, dan standar, pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung, pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung, perintah pembongkaran bangunan rumah, pembekuan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, pembatalan perizinan berusaha, kewajiban pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, dan/atau pengenaan denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SEMARANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 10 OF 2024
ABOUT
HOUSING AND SETTLEMENT AREA MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

Considering:

that every citizen has the right to live in physical and mental well-being, to reside and to obtain a good and healthy environment which is a basic human need, and which has a very strategic role in shaping the character and personality of the nation as an effort to build a whole Indonesian person, with identity, independent, and productive;
that in fulfilling the basic need for the provision of decent housing and living environment as referred to in letter a, the Regional Government is responsible for organizing housing and settlement areas;
that in the context of organizing the housing and settlement area sector which is the responsibility and authority of the Regional Government as referred to in Law Number 23 of 2014

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db8c225d-7d53-40de-9f7c-b7c211991c45","actionData","errors"]