[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db7ec144-bccc-472b-a7f3-8811dda034c1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019","number","13","year","2019","published_date","2019-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat","place_of_enactment","Piru","theme","Negeri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

NEGERI
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD No. 2019/167, LL KAB SBB : 36 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Negeri
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur desa adat atau Negeri secara khusus berdasarkan hak asal usul dan hukum adat. Hukum adat yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat yang berstatus Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan norma hukum yang hidup, dilestarikan, dipertahankan dan terus berkembang sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan Negeri. Kabupten Seram Bagian Barat belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Negeri yang berkaitan dengan hak asal usul, hukum adat dan peraturan perundang-undangan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang negeri yang mana sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019. \n Lamp 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Latar belakangnya adalah pengakuan terhadap hak asal usul dan hukum adat Negeri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pemerintahan Negeri berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penataan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk syarat dan prosedur penetapannya.
Kewenangan Negeri, yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Negeri, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah.
Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, yang meliputi Pemerintah Negeri (Kepala Pemerintah Negeri dan perangkatnya) dan Saniri Negeri.
Pengangkatan dan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri, termasuk persyaratan, mekanisme pengangkatan, dan tahapan pemilihan.
Keuangan dan Aset Negeri, yang pengelolaannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Lembaga Kemasyarakatan Negeri dan Lembaga Adat Negeri, yang berperan sebagai mitra Pemerintah Negeri dalam berbagai bidang.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
Wilayah Petuanan Negeri, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peraturan ini menekankan pada pengakuan dan penghormatan hak asal usul Negeri serta memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri, perangkat Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri yang ada pada saat ini tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah ini.\n2. Sekretaris Negeri yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.\n3. Desa dan Dusun yang ada pada saat ini beralih menjadi Negeri setelah adanya penetapan Negeri berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Negeri.\n4. Desa dan Dusun yang ada pada saat ini dan tidak ditetapkan sebagai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Desa dan Dusun yang diatur dengan Peraturan Daerah.","sanctions","1. Kepala Pemerintah Negeri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Kepala Pemerintah Negeri yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n3. Perangkat Pemerintah Negeri yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST SERAM
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST SERAM REGENCY
NUMBER 13 OF 2019
CONCERNING
NEGERI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SERAM,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 7, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5495) and its implementing regulations, it has specifically regulated traditional villages or Negeri based on origin rights and customary law;
that customary law governing the customary law community unit with Negeri status in West Seram Regency is a living legal norm, preserved, maintained, and continuously developed as a guideline for the administration of Negeri pemerintahan;
that West Seram Regency does not yet have a regional regulation governing Negeri relating to origin rights, customary law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db7ec144-bccc-472b-a7f3-8811dda034c1","actionData","errors"]