[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db7bec37-0ba3-4873-bd96-725ad2abcc02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Cadangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-09-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magetan","place_of_enactment","Magetan","theme","Dana Cadangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Dana Cadangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan. \n 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 310);\r\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun\r\n2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor\r\n8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nNomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang\r\nPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8,\r\nTambahan Lembaran Daerah Nomor 40). \n 1. Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini\r\ndimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati\r\ndan Wakil Bupati periode Tahun 2018-2023 yang\r\npenyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu\r\nTahun Anggaran;\r\n2. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri\r\natas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD;\r\n3. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di\r\nluar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan\r\nDaerah ini;\r\n4. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sedangkan, Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Dana Cadangan Kabupaten Magetan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2018-2023, karena penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan bersumber dari APBD, kecuali Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi. Penyisihan dilakukan setiap tahun anggaran selama 2 tahun, mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016, dengan total besaran Rp. 20.000.000.000,00. Jika dana cadangan tidak mencukupi, kekurangan akan didanai dari APBD tahun berkenaan.

Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD, dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah. Pendapatan bunga dari deposito akan menambah jumlah Dana Cadangan. Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setelah jumlah dana yang disisihkan tercukupi dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan di luar itu. Penggunaan dana diwujudkan dalam belanja tidak langsung dan/atau belanja langsung.

Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan pencairan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah. Penatausahaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana cadangan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Sisa penggunaan dana cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

","transitional_provisions","1. Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan penggunaan dana cadangan, maka dana cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.\n2. Dengan adanya pemindahbukuan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan ini dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAGETAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF MAGETAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
RESERVE FUND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGETAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 122 paragraph (2) of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management and Article 63 paragraph (2) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Reserve Fund;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db7bec37-0ba3-4873-bd96-725ad2abcc02","actionData","errors"]