[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db6a9f9c-26e4-4076-80da-1292f28ce681","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2016","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-09-26","effective_date","2017-09-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Balikpapan","place_of_enactment","Balikpapan","theme","PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD-pertanggungjawaban pelaksanaan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017 NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan\r\nBelanja Daerah Rota Balikpapan Tahun Anggaran 2016;\r\n \n UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015. PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No. 21 Tahuun 2011. \n Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat:\r\na.\tLaporan Realisasi Anggaran;\r\nb.\tLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;\r\nc.\tNeraca;\r\nd.\tLaporan Operasional;\r\ne.\tLaporan Arus Kas;\r\nf.\tLaporan Perubahan Ekuitas; dan\r\ng.\tCatatan atas Laporan Keuangan.\r\nCatatan atas Laporan Keuangan Tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran Laporan Keuangan terdiri atas:\r\na.\tLaporan kinerja tercantum dałam Lampiran VIII Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;\r\nb.\tIkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dałam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017. \n PERWALI tentang pertanggungjawaban penyelenggaraan APBD \n 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016. Pertanggungjawaban ini diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran, yang mencakup pendapatan daerah sebesar Rp1.993.392.905.725,29 dan belanja daerah sebesar Rp2.115.715.704.788,83, sehingga terdapat defisit sebesar Rp(122.322.799.063,54). Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp227.891.480.572,09 dan pengeluaran sebesar Rp3.000.000.000,00, menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp224.891.480.572,09.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang menunjukkan saldo awal sebesar Rp227.891.480.572,09, penggunaan untuk penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp(227.891.480.572,09), sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp102.568.681.508,55, dan saldo akhir sebesar Rp102.568.681.508,55.
Neraca, yang mencatat jumlah aset sebesar Rp7.808.312.345.547,11, jumlah kewajiban sebesar Rp278.056.183.849,66, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp7.530.256.161.697,45.
Laporan Operasional, yang mencatat pendapatan sebesar Rp2.096.327.779.852,72, beban sebesar Rp1.942.309.077.514,72, surplus dari operasi sebesar Rp154.018.702.338,00, surplus/defisit dari non operasi sebesar Rp(4.571.839.650,76), pos luar biasa sebesar Rp7.826.286.941,06, dan surplus sebesar Rp157.273.149.628,30.
Laporan Arus Kas, yang mencatat saldo kas awal sebesar Rp227.891.480.572,09, arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp440.549.463.308,00, arus kas dari investasi aset non keuangan sebesar Rp(562.872.262.371,54), arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp(3.000.000.000,00), dan saldo kas akhir sebesar Rp102.568.681.508,55.
Laporan Perubahan Ekuitas, yang mencatat ekuitas awal sebesar Rp6.790.306.381.510,21, surplus dari laporan operasional sebesar Rp157.273.149.628,30, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp582.676.630.558,95, dan ekuitas akhir sebesar Rp7.530.256.161.697,46.
Catatan atas Laporan Keuangan, yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BALIKPAPAN
EAST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BALIKPAPAN CITY
NUMBER 8 OF 2017
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2016

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BALIKPAPAN,

Considering:	that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget of Balikpapan City for Fiscal Year 2016;
In View of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953 Number 9) as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db6a9f9c-26e4-4076-80da-1292f28ce681","actionData","errors"]