[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db6a7785-2135-4c03-9e8e-100466a6cf7e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-03-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandar Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KEATIF
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka ekonomi kreatif memiliki arti penting dan\r\nkedudukan yang strategis dalam menopang\r\nketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan\r\npertumbuhan ekonomi, mengembangkan\r\ninovasi, kreativitas dan daya saing, serta\r\npenciptaan lapangan kerja guna memajukan\r\npembangunan perekonomian dan menciptakan\r\nmasyarakat yang adil dan makmur berdasarkan\r\nPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; dalam rangka meningkatkan dan\r\nmewujudkan peran serta ekonomi kreatif\r\nsebagai wadah peningkatan kesejahteraan\r\nmasyarakat, perlu dilakukan penataan dan\r\npengembangan ekonomi kreatif; berdasarkan ketentuan Undang-Undang\r\nNomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif,\r\nPemerintah Daerah sesuai kewenangannya\r\nuntuk menciptakan iklim kegiatan yang kondusif\r\nbagi penataan dan pengembangan ekonomi\r\nkreatif. \n Dasar Hukum PERDA ini menetapkan mengenai UU NO. 28 Tahun 1959; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 24 Tahun 2019; PP NO. 50 Tahun 2011; PP NO. 24 Tahun 2019; PP NO. 7 Tahun 2021; PP NO. 24 Tahun 2022; PERPRES NO. 142 Tahun 2018. \n Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai Peraturan Daerah Tentng Penataan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023. \n Penataan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. \n Lampiran File: 25 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas, daya saing, serta menciptakan lapangan kerja.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n\r\n

Pelaku Ekonomi Kreatif: Terdiri atas pelaku kreasi dan pengelola Kekayaan Intelektual, dengan hak untuk berkarya, mendapatkan pendampingan hukum, informasi transparan, jaminan, dukungan, dan fasilitas. Mereka juga berkewajiban menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, budaya bangsa, serta melakukan pembinaan kepada pelaku ekonomi kreatif pemula.
Penataan Ekonomi Kreatif: Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, berdasarkan rencana induk ekonomi kreatif nasional dan provinsi, informasi ekonomi kreatif daerah, pemetaan daya dukung, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana, kelayakan teknis dan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.
Pengembangan Ekonomi Kreatif: Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual melalui lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama, pengalihan hak, dan bentuk kemitraan lain. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitas, standardisasi usaha, dan sertifikasi profesi.
Pusat Kreasi dan Kota Kreatif: Pusat Kreasi dapat berbentuk ruang kerja bersama, ruang pameran, atau ruang lainnya yang berfungsi sebagai pusat inovasi, pendidikan, pelatihan, promosi, pemasaran, pengembangan industri perangkat lunak dan konten, serta inkubasi bisnis. Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Kota Kreatif dan dukungan untuk Komunitas Kreatif.
Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif: Dapat dibentuk untuk melakukan koordinasi, penguatan jaringan kerja, intermediasi, pendampingan hukum, penyelesaian masalah, serta memberikan rekomendasi kepada Wali Kota.

\r\n","transitional_provisions","1. Dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, Pemerintah Daerah untuk pertama kali menyusun dan mengintegrasikan rencana jangka panjang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif ke dalam rencana pembangunan Daerah.\r\n2. Pengintegrasian dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\n3. Penyusunan rencana dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan dan pembangunan.\r\n4. Penyusunan rencana berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.\r\n5. Rencana dijadikan dasar dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif periode Tahun 2022-2025 oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif.\r\n6. Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan rencana dan pengintegrasian dan pelaksanaan penyelenggaraan.\r\n7. Wali Kota menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2022-2025 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDAR LAMPUNG CITY
NUMBER 5 OF 2023
CONCERNING
ARRANGEMENT AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ECONOMY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the creative economy has an important meaning and a strategic position in supporting the economic resilience of the community, realizing economic growth, developing innovation, creativity and competitiveness, and creating jobs to advance economic development and create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to increase and realize the role of the creative economy as a forum for improving community welfare, it is necessary to arrange and develop the creative economy;
that based on the provisions of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db6a7785-2135-4c03-9e8e-100466a6cf7e","actionData","errors"]