[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db614ad5-1785-44cb-9024-31d31d2793d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-11-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir","place_of_enactment","Indralaya","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KERJASAMA-DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk menyelaraskan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006, sehingga perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 37 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 50 Tahun 2007; Perpres Nomor 67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2010; Permendagri Nomor 22 Tahun 2009; Perda Nomor 42 Tahun 2006; Perda Nomor 6 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana terahir telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013. \n 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 42)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah. Perubahan tersebut meliputi penyisipan Bab Ia tentang Prinsip dan Tujuan Kerjasama Daerah, yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, perencanaan, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Tujuan kerjasama daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.\n\nSelain itu, disisipkan Bab VIIa tentang Persetujuan DPRD, yang mengatur bahwa rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat atau memanfaatkan aset daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD. Proses persetujuan ini melibatkan penyampaian rancangan perjanjian kerjasama oleh Bupati kepada Ketua DPRD, yang disertai penjelasan mengenai tujuan, objek, hak dan kewajiban, jangka waktu, serta besarnya pembebanan kepada daerah dan masyarakat. DPRD memiliki waktu 45 hari kerja untuk menilai rancangan tersebut dan dapat memberikan saran kepada Bupati. Bupati kemudian memiliki waktu untuk menyempurnakan rancangan tersebut dan menyampaikannya kembali ke DPRD. Jika dalam waktu 15 hari kerja DPRD belum memberikan persetujuan, maka dianggap telah memberikan persetujuan. Bupati wajib menyampaikan salinan perjanjian kerjasama kepada Menteri/Pimpinan LPND terkait dan DPRD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF OGAN ILIR

REGIONAL REGULATION OF OGAN ILIR REGENCY
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF OGAN ILIR REGENCY
NUMBER 42 OF 2006 CONCERNING REGIONAL COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF OGAN ILIR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to align the Regional Regulation of Ogan Ilir Regency with higher laws and regulations, it is necessary to amend Regional Regulation of Ogan Ilir Regency Number 42 of 2006 concerning Regional Cooperation; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to regulate and stipulate it in a Regional Regulation. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 17 of 2003 concerning State Finances (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 47, Supplement to the State Gazette Number 4286); \n Law Number 37 of 2003 concerning the Establishment of East Ogan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db614ad5-1785-44cb-9024-31d31d2793d5","actionData","errors"]