[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db5fd962-81d6-4392-9ded-8e46ad27a21e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Daftar Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2002","number","12","year","2002","published_date","2002-12-31","effective_date","2003-01-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Retribusi Daftar Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI DAFTAR PERUSAHAAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2003/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Daftar Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang \r\nNomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas \r\nUndang-undang Republik Indonesia Nomor 18 \r\nTahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi \r\nDaerah, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi \r\ndaerah dan peningkatan pendapatan asli daerah \r\nperlu menggali potensi daerah sesuai dengan \r\nkemampuannya ; bahwa dalam usaha meningkatkan Pedapatan Asli \r\nDaerah (PAD) guna keseimbangan Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah yang mengarah \r\ntercapainya pendapatan daerah yang maksimal, \r\nmaka setiap kegiatan perusahaan perlu diatur \r\npendaftarannya; bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, perlu \r\ndisusun dan ditetapkan Peraturan Daerah \r\nKabupaten Blora tentang Retribusi Daftar \r\nPerusahaan; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-uridang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II \r\nBlora Nomor 6 Tahun 1988; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendaftaran, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2003. \n 14 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2002 mengatur tentang Retribusi Daftar Perusahaan. Latar belakangnya adalah pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali potensi daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan PAD guna keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setiap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Blora wajib mendaftarkan diri ke Bupati. Retribusi Daftar Perusahaan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan bentuk perusahaan. Prinsip tarif retribusi mencakup biaya administrasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan, serta pendapatan daerah. Besaran tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis perusahaan, mulai dari Perseroan Terbatas (PT) hingga perusahaan perorangan dan perusahaan asing. Tata cara pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetor ke Kas Daerah secara bruto. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BLORA REGENCY GOVERNMENT

BLORA REGENCY REGULATION

NUMBER 12 YEAR 2002

ABOUT

COMPANY REGISTRATION RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, then in the context of implementing regional autonomy and increasing original regional income, it is necessary to explore the potential of the region according to its capabilities;
that in an effort to increase Regional Original Income (PAD) in order to balance the Regional Revenue and Expenditure Budget which leads to the achievement of maximum regional income, it is necessary to regulate the registration of each company activity;
that for the purposes of letter b above, it is necessary to prepare and stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db5fd962-81d6-4392-9ded-8e46ad27a21e","actionData","errors"]