[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db577615-c074-41f5-98c1-59966d195439","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Rumah Milik atau Dikuasai Pemrintah Kota Surabaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-12-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surabaya","place_of_enactment","Surabaya","theme","Izin Pemakaian Rumah Milik atau Dikuasai Pemrintah Kota Surabaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin - pemakaian - rumah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pemakaian Rumah Milik atau Dikuasai Pemrintah Kota Surabaya
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa rumah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota\r\nSurabaya sepanjang tidak digunakan sendiri maka dapat dipakai\r\noleh masyarakat; \r\n\r\nb. bahwa selama ini rumah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah \r\nKota Surabaya sebagian telah dipakai oleh masyarakat dan untuk\r\nlebih meningkatkan pelayanan dan memberikan perlindungan\r\nhukum kepada masyarakat serta untuk mewujudkan tertib \r\nadministrasi dalam pengelolaan rumah yang dimiliki atau dikuasai\r\nPemerintah Kota Surabaya, perlu diatur ketentuan mengenai izin\r\npemakaian rumah milik atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya\r\ndalam Peraturan Daerah; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008; Undang-Undang No. 1 Tahun 2011; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 Tahun 2010 diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2009. \n Materi pokok: SUBYEK IZIN PEMAKAIAN RUMAH, PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN RUMAH , HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN, MASA BERLAKUNYA IZIN PEMAKAIAN RUMAH , BERAKHIRNYA IZIN PEMAKAIAN RUMAH , PENCABUTAN IZIN PEMAKAIAN RUMAH, SURAT IZIN PEMAKAIAN RUMAH HILANG ATAU RUSAK , KETENTUAN RETRIBUSI, PENGAWASAN , SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PIDANA , KETENTUAN PENYIDIKAN\r\n \r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah halaman : 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin pemakaian rumah milik atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya. Latar belakangnya adalah bahwa rumah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya dapat dipakai oleh masyarakat jika tidak digunakan sendiri oleh pemerintah kota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dan mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan rumah milik atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya.

Ketentuan substansial meliputi:

Setiap orang pribadi yang memakai rumah milik atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah.
Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk.
Izin Pemakaian Rumah diberikan untuk pertama kali, perpanjangan, atau pengalihan.
Pemegang Izin Pemakaian Rumah memiliki hak untuk memakai rumah, memperpanjang dan mengalihkan izin, serta membangun kembali bangunan yang rusak berat dengan persetujuan Kepala Daerah.
Pemegang Izin Pemakaian Rumah berkewajiban membayar retribusi, pajak, dan biaya lainnya, memakai rumah sesuai fungsi, memelihara rumah, serta mengosongkan rumah saat izin berakhir.
Pemegang Izin Pemakaian Rumah dilarang mengalihkan izin tanpa persetujuan, menambah atau mengurangi bentuk fisik bangunan tanpa izin, memiliki lebih dari satu izin, menyewakan rumah, atau memakai rumah tidak sesuai fungsi.
Izin Pemakaian Rumah berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

","transitional_provisions","1. Surat Izin Pemakaian Rumah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Surat Izin Pemakaian Rumah.\n2. Rumah milik atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya yang sudah dihuni oleh orang pribadi tanpa izin, diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan izin pemakaian rumah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.","sanctions","1. Setiap orang pribadi yang memakai rumah milik atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya tanpa memiliki Izin dari Kepala Daerah dikenakan sanksi administratif berupa pengosongan rumah.\n2. Setiap orang pribadi yang tidak mengosongkan rumah dikenakan sanksi administratif berupa pengosongan rumah.\n3. Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang pribadi yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY
NUMBER 11 OF 2013
CONCERNING
PERMIT FOR THE USE OF HOUSES OWNED OR CONTROLLED BY THE
REGIONAL GOVERNMENT OF SURABAYA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURABAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that houses owned or controlled by the Regional Government of Surabaya, as long as they are not used by the government itself, can be used by the public;
that so far, houses owned or controlled by the Regional Government of Surabaya have been partially used by the public, and to further improve services and provide legal protection to the public, as well as to realize orderly administration in the management of houses owned or controlled by the Regional Government of Surabaya, it is necessary to regulate the provisions regarding permits for the use of houses owned or controlled by the Regional Government of Surabaya in a Regional Regulation;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db577615-c074-41f5-98c1-59966d195439","actionData","errors"]