[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db4f01e1-3b89-4bf7-ab91-4b55d18dc87c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-10-19","effective_date","2011-10-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-pemakaian-kekayaan-daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal\r\n156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan\r\nuntuk peningkatan pelayanan pemakaian kekayaan\r\ndaerah oleh masyarakat serta mendukung peningkatan\r\npendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi\r\nPemakaian Kekayaan Daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan\r\nDaerah; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun\r\n2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun\r\n2008. \n Peraturan ini mengatur retribusi yang dikenakan\r\nterhadap pemakaian kekayaan tertentu milik dan/atau\r\ndibawah penguasaan Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011. \n Mencabut Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2005 tentang\r\nRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini\r\nsepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut\r\noleh Bupati. \n 39 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 74).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kudus. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meningkatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat, dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

\n\n

Objek retribusi meliputi pemakaian berbagai kekayaan daerah, seperti alat-alat berat, tanah, kios, rumah dinas, bangunan dan gedung, timbangan ternak, Radio Pemerintah Kabupaten (RPK), laboratorium dinas kesehatan, alat pemeriksaan susu ternak, mesin pengering gabah, mesin penggilingan padi, alat mesin pertanian, kamar pada UPT Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta, incenerator, peralatan pelatihan, gedung tempat usaha LIK IHT, gedung pertemuan industri rokok, pelayanan pengujian tar dan nikotin, dan sarusunawa. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menikmati kekayaan daerah.

\n\n

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan berbagai faktor, seperti jenis alat, fasilitas, waktu pemakaian, luas tanah, lokasi, peruntukan, jumlah ternak, jenis penyiaran, jenis pemeriksaan, berat gabah, dan fasilitas kamar.

\n\n

Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan milik daerah, dengan mempertimbangkan efisiensi dan harga pasar. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pemakaian kekayaan daerah. Tarif retribusi bervariasi tergantung pada jenis kekayaan daerah yang digunakan.

\n\n

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah dan wajib dibayarkan paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","link","","revoked_by",[104],{"_98":105,"_100":106,"_36":107},"PERDA Kab. Kudus No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283894/perda-kab-kudus-no-4-tahun-2023","1dac9877-373d-477f-b9d1-268685f0791c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2011
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and to improve services for the use of regional assets by the community and support the increase of local revenue, it is necessary to regulate the Local Service Charge for the Use of Regional Assets;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Local Service Charge for the Use of Regional Assets;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 8 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db4f01e1-3b89-4bf7-ab91-4b55d18dc87c","actionData","errors"]