[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db4c0d9f-b9c1-4d62-938b-ba500657b68e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perizinan Sektor Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Garut","place_of_enactment","Tarogong Kidul","theme","Perizinan Sektor Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perixinan - sektor - kesehatan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2022/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Sektor Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kemudahan layanan perizinan bagi masyarakat di sektor kesehatan, perlu menerapkan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;\r\nbahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Sektor Kesehatan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016\r\n \n peratursn ini mengatur tentang ketentuan umum, perizinan fasilitas pelyanan kesehatan, periziznan tenaga medis,tenaga kesehatan,dan tukang gigi, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup1 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022. \n 11 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 27)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan sektor kesehatan di Kabupaten Garut. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan perizinan di sektor kesehatan serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, toko obat, dan lainnya. Perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
Perizinan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tukang Gigi: Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tukang gigi yang menjalankan praktik di daerah wajib memiliki izin. Izin diterbitkan oleh Dinas Kesehatan untuk tenaga medis dan oleh DPMPTSP atas rekomendasi Dinas Kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tukang gigi.
Perizinan Layanan Penunjang Kesehatan dan Perizinan Makanan: DPMPTSP menyelenggarakan perizinan layanan penunjang kesehatan dan perizinan makanan, termasuk penerbitan sertifikat standar unit transfusi darah, label pengawasan pangan industri rumah tangga, sertifikat laik higiene sanitasi, dan lainnya.
Pembinaan dan Pengawasan: Dinas Kesehatan dan DPMPTSP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan sektor kesehatan. Pembinaan dapat melibatkan tenaga ahli, institusi pendidikan, dan asosiasi profesi. Pengawasan dilakukan terhadap perizinan fasilitas pelayanan kesehatan serta layanan kesehatan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tukang gigi.

Peraturan ini juga mengatur tentang penyidikan oleh PPNS atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah.

","transitional_provisions","1. Izin yang telah dimiliki Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tukang Gigi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dinyatakan berlaku sampai dengan masa berlaku izin habis.","sanctions","1. Setiap orang yang menyelenggarakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf o tanpa memiliki dokumen perizinan, dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan.\n2. Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tukang Gigi yang menjalankan praktik tanpa memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GARUT
WEST JAVA PROVINCE

GARUT REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 5 OF 2022
ON
HEALTH SECTOR LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GARUT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality of services and ease of licensing services for the community in the health sector, it is necessary to implement risk-based business licensing;
that with the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Regional Regulation of Garut Regency Number 27 of 2011 concerning the Implementation of Licensing and Non-Licensing in the Health Sector needs to be reviewed and adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Health Sector Licensing;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db4c0d9f-b9c1-4d62-938b-ba500657b68e","actionData","errors"]