[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db1b4165-d179-442d-b4fa-9f91db75e950","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-01-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Penyelenggaran Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN-PUBLIK
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaran Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama\r\npelayanan publik di daerah berkewajiban untuk\r\nmeningkatkan kualitas melayani kebutuhan publik sesuai\r\ndengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;\r\nbahwa pelayanan publik perlu diselenggarakan secara\r\nterintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi\r\nharapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas\r\npelayanan publik dengan berpedoman pada standar\r\npelayanan; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; \n Materi Pokok: Pembina Dan Organisasi Penyelenggara; Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Hak, Kewajiban, Dan Larangan; Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peran Serta Masyarakat; Penanganan Penyelesaian Pengaduan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 31 HLM, Penjelasan: 9 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pembagian Kewenangan: Bupati sebagai pembina pelayanan publik, Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab di lingkungan Pemerintah Daerah, Direktur Utama untuk BUMD, dan Pemimpin Lembaga untuk swasta.
Ruang Lingkup: Pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif.
Hak dan Kewajiban:\n
- Penyelenggara: Berhak memberikan pelayanan tanpa hambatan, melakukan kerjasama, mengelola anggaran, membela diri terhadap pengaduan, menolak permintaan yang bertentangan dengan peraturan, dan mendapatkan rehabilitasi jika pengaduan tidak terbukti. Berkewajiban menyusun standar pelayanan, maklumat pelayanan, memberikan pertanggungjawaban, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana dan prasarana, memberikan pelayanan berkualitas, membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab, berpartisipasi aktif dalam peraturan, memberikan informasi, dan menanggapi pengaduan.
- Pelaksana: Berhak mendapatkan perlindungan hukum, rehabilitasi, dan menolak permintaan yang bertentangan dengan peraturan. Berkewajiban melakukan pelayanan sesuai penugasan, bertanggung jawab atas pelaksanaan, memenuhi panggilan, mempertanggungjawabkan pelayanan, melakukan evaluasi dan menyusun laporan, memberikan informasi, dan menanggapi pengaduan. Dilarang merangkap jabatan, meninggalkan tugas tanpa alasan sah, menambah pelaksana tanpa persetujuan, membuat perjanjian kerjasama tanpa persetujuan, melanggar asas pelayanan publik, dan menerima imbalan.
- Masyarakat: Berhak mendapatkan pelayanan berkualitas, mengetahui standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan, mendapatkan jaminan hukum, tanggapan atas pengaduan, advokasi, dan memberikan saran. Berkewajiban mematuhi ketentuan standar pelayanan, menjaga sarana dan prasarana, serta berpartisipasi aktif dalam peraturan.
\n

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pola pelayanan (fungsional, terpusat, terpadu, gugus tugas), standar pelayanan, maklumat pelayanan, perilaku pelaksana, peningkatan kualitas pelayanan, indeks kepuasan masyarakat, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan khusus, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan peran serta masyarakat.

","transitional_provisions","1. Seluruh penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21, Pasal 23, dan/atau Pasal 24, dikenakan sanksi administrasi.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 dikenakan sanksi administratif.\n3. Swasta dan BUMD yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 huruf a dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Swasta dan BUMD yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
ΒΑΝNTUL REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 02 YEAR 2014
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANTUL,

Considering:

that the Regional Government as the main organizer of public service in the region is obliged to improve the quality of serving public needs in accordance with the principles of good governance;
that public service needs to be organized in an integrated and sustainable manner in an effort to meet the expectations and demands of the community for the quality of public service based on service standards;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Public Service;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 15 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db1b4165-d179-442d-b4fa-9f91db75e950","actionData","errors"]