[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db1a974b-0c20-4f27-810f-df05157a0155","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ketapang","place_of_enactment","Ketapang","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7, TLD NO.7, LL KAB. KETAPANG: 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa barang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dikelola secara tertib dan dimanfaatkan secara optimal \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009\r\n \n Peraturan ini menjelaskan mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah, isi pokok peraturan ini antara lain:\r\n1. bab 1 yang menjelaskan ketentuan umum,\r\n2. bab 2 menjelaskan mengenai nama, objek, dan subjek retribusi,\r\n3. bab III menjelaskan golongan retribusi, \r\n4. bab IV menjelaskan mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa, \r\n5. bab V menjelaskan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, \r\n6. bab VI menjelaskan struktur dan besarnya tarif retribusi, \r\n7. bab VII tentang wilayah pemungutan, \r\n8. bab VIII mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran, \r\n9. bab IX tentang pengurangan dan keringanan retribusi, \r\n10. bab X sanksi administrasi, \r\n11. bab XI tentang penagihan, \r\n12. bab XII tentang kedaluwarsa penagihan, \r\n13. bab XIII tentang keberatan, \r\n14. bab XIV tentang pengembalian kelebihan pembayaran, \r\n15. bab XV tentang peninjauan tarif retribusi, \r\n16. bab XVI tentang pemeriksaan, \r\n17. bab XVII tentang insentif pemungutan, \r\n18. bab XVIII tentang penyidikan, \r\n19. bab XIX tentang ketentuan pidana, \r\n20. bab XX tentang ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013. \n 15 Halaman dan 4 Halaman Lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Ketapang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Sewa Peralatan Milik Pemerintah Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Ketapang. Latar belakangnya adalah untuk mengelola kekayaan daerah secara tertib dan optimal, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk memungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah sebagai imbalan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, seperti tanah, bangunan, penginapan/mess, kendaraan bermotor/alat-alat berat, dan kekayaan lainnya.\n2. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.\n3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.\n4. Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, jangka waktu pemakaian, dan tujuan penggunaan.\n5. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan prinsip untuk memperoleh keuntungan yang layak, dengan orientasi pada harga pasar.\n6. Tata cara pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n7. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus, paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD.\n8. Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.\n9. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KETAPANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2013
ABOUT
LOCAL ASSET USAGE FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KETAPANG,

\n\n \n \n

Considering:

that regional assets are very important regional wealth in supporting the administration of government and services to the community, so it needs to be managed in an orderly manner and utilized optimally;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the use of regional assets by individuals or entities can be subject to a fee as compensation for services provided by the regional government by adhering to commercial principles;
that Regional Regulation of Ketapang Regency Level II Number 11 of 1979 concerning Rental of Government Owned Equipment needs to be replaced and readjusted with the new laws and regulations;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db1a974b-0c20-4f27-810f-df05157a0155","actionData","errors"]