[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db0cab38-9443-4dbf-884d-9ac8477ab2ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2017","number","23","year","2017","published_date","2017-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perumahan-permukiman
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2017/No.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2016 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kriteria dan trilogi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah, pola kemitraan, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan penyidikan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017. \n 58 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta menjaga dan meningkatkan kualitas serta fungsi perumahan dan permukiman di Kabupaten Klaten. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, dimulai dari kriteria dan tipologi perumahan kumuh, yang diukur berdasarkan kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah dan persampahan, hingga proteksi kebakaran. Tipologi perumahan kumuh diklasifikasikan berdasarkan lokasi geografis, seperti di tepi air, dataran, perbukitan, dan daerah rawan bencana.

\r\n\r\n

Upaya pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan. Pemerintah daerah juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Peningkatan kualitas dilakukan melalui penetapan lokasi kumuh berdasarkan data yang dikumpulkan, diikuti dengan perencanaan penanganan yang melibatkan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali, disesuaikan dengan kondisi kekumuhan dan legalitas tanah.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan, pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah, serta tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga ditekankan, serta peran aktif masyarakat dan kearifan lokal dalam menjaga kualitas perumahan dan permukiman.

\r\n","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan oleh Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\r\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan oleh Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.","sanctions","1. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 83 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dikenai sanksi administratif.\r\n2. Setiap orang melanggar ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KLATEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 23 OF 2017
CONCERNING
PREVENTION AND IMPROVEMENT OF QUALITY OF
SLUM HOUSING AND SLUM SETTLEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

Considering:

that to implement the provisions of Article 98 paragraph (3) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province;
Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 7, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5188);
Law Number 12 of 2011 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db0cab38-9443-4dbf-884d-9ac8477ab2ab","actionData","errors"]