[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db002b99-9871-4e1d-946e-b6ee38d483e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-04-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-PROVINSI-BALI-NOMOR-4-TAHUN-2011-TENTANG-ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-PERANGKAT-DAERAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja\r\nperangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan\r\nnyata penyelenggaraan pemerintahan;\r\nb. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap\r\nketentuan peraturan perundang-undangan sehingga\r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih\r\nberdayaguna dan berhasil guna, perlu mengadakan\r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4\r\nTahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nPerangkat Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nKedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4\r\nTahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nPerangkat Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 64 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974\r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2006\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010\r\nPeraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007\r\nPeraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 \n Pasal 1 Diantara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 19a dan 19b\r\nPasal 2 Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f angka 3 huruf b)diubah, dan huruf g setelah angka 2 disisipkan 1\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 61 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);\n2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);\n3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2013 tentang Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 19);\n4. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1304/01-C/HK/2013 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertania, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Bali.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih berdayaguna dan berhasil guna.\n\nKetentuan substansial yang diatur dalam peraturan ini meliputi perubahan pada Pasal 1 mengenai definisi beberapa istilah, Pasal 2 mengenai organisasi perangkat daerah, serta perubahan pada berbagai pasal lainnya (Pasal 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 73, 77, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 113, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 129, 130, 131, 133, 137, 150, 164) yang mengatur struktur organisasi perangkat daerah seperti dinas, badan, rumah sakit, dan sekretariat. Perubahan ini mencakup penambahan, penghapusan, dan perubahan susunan bidang, sub bagian, seksi, dan sub bidang pada berbagai perangkat daerah. Selain itu, peraturan ini juga menyisipkan pasal-pasal baru (Pasal 166A, 166B, 166C, 166D, dan 171B) serta mengubah ketentuan eselonering jabatan struktural (Pasal 175).","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF BALI
REGIONAL REGULATION OF BALI PROVINCE
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BALI PROVINCE NUMBER 4
OF 2011 CONCERNING ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF
REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BALI,

Considering:

that the determination of the organizational structure and work procedures of the regional apparatus is adjusted to the actual needs of the implementation of public administration;
that in order to adjust to the provisions of laws and regulations so that the implementation of local administration can be more efficient and effective, it is necessary to make the Second Amendment to Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning the Organization and Work Procedures of the Regional Apparatus;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Second Amendment to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db002b99-9871-4e1d-946e-b6ee38d483e2","actionData","errors"]